Otomotifnet.com - Subsidi biaya rapid test bagi para sopir angkutan darat, seperti bus, truk, hingga angkutan logistik di beberapa daerah banyak dikeluhkan.
Salah satunya seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang meniadakan layanan rapid test gratis untuk sopir logistik dan sempat menuai protes keras.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyebut banyak operator yang terbebani rapid test untuk masuk dan keluar kota.
"Iya jadi saya waktu itu meminta ada bantuan untuk rapid test karena waktu itu dari Gubernur Bali ada bantuan," kata Budi saat dihubungi (29/6/2020).
Baca Juga: Toyota Avanza Buntung Depan, Pengemudi Ngaku Salah, Bumper Hingga Lampu Tak Bersisa
Sebelumnya, para sopir merasa terbebani dengan kebijakan tersebut, karena harus mengeluarkan biaya tambahan setiap kali mengirim logistik ke Pulau Dewata.
Gelombang unjuk rasa memprotes kebijakan itupun terus berdatangan.
Bahkan, ratusan sopir sempat memblokade Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi untuk meluapkan aspirasinya, sehingga arus penyebrangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk sempat terganggu.
"Saya sudah komunikasi juga dengan Gugus Tugas ada subsidi untuk daerah-daerah yang seperti itu," ucapnya.
Sekadar informasi, Gugus Tugas Covid-19 mewajibkan hasil tes negatif Corona untuk masyarakat yang mau ke luar kota.