Namun kalau menunggu itu, diperkirakan baru setahun lagi paling cepat penerapan ganjil - genap di Jakarta. Padahal penerapan itu diperkirakan bisa menekan angka kemacetan hingga 40-45 persen..
“Ya betul. Kita kan ingin pelaksanaan yang segera. Karena sudah terlalu berlebihan macetnya. Tetapi perlu dukungan semua pihak..Dan yang simple, tidak perlu biaya besar bagi pemerintah. Maupun pembebanan ke masyarakat,” ungkap Ir Udar Pristono. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Sistem manual yakni dengan memberi warna hijau di kaca depan untuk nomor ganjil dan warna merah untuk genap misalnya.”Jika ada yang melanggar, gampang ditindak. Bisa dikerahhkan petugas polisi, dishub, garnisun hingga satpol PP. Tapi tetap polisi yang melakukan penilangan,” lanjut Pristono
Kalau harus menunggu OBU itu artinya ERP masih perlu cukup waktu lama baik penyiapan dananya, legal aspeknya serta implementasinya.
Soal apakah mobil dan motor, atau mobil duluan itu masalah kesepakatan saja. Yang penting menurut Pristono, dukungannya dulu. Demikian soal waktu tergantung seberapa besar dukungan para stake holders terhadap pengaturan pembatasan ini ingin segera keluar dari kemacetan atau tidak.
Lalu apa arahan Gubernur Jokowi soal ganjil genap ini, pria yang hobi berenang menyatakan Gubernur memberi arahan agar terus dikoordinasikan, perdalam kajian sosial ekonominya dan terus lakukan sosialisasi ke masyarakat.
Lalu Pristono mengatakan,ingin mendorong dan memacu penggunaan angkutan umum. Karena dengan pengaturan pembatasan ini dunia usaha angkutan mulai menggeliat mendapatkan kesempatan calon penumpang. Limpahan dari mobil pribadi. Contohnya banyak operator angkutan umum yang mengganti dengan bus barunya. Juga APTB angkutan perbatasan.
Meski begitu, Pristono menyatakan soal kapan pelaksanaan ganjil genap itu tetap bergantung pada stake holders baik pemerintah maupun pihak swasta, media, masyarakat, polisi, TNI serta media.
Darmaningtyas, pengamat transportasi dan wakil Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan yang paling penting adalah kesiapan angkutan umum dan fasilitas pedestrian harus baik dulu agar masyarakat punya pilihan moda untuk melakukan mobilitas.
“Sedangkan untuk kontrolnya selain pake stiker, juga bisa warna pelat. Dan pada setiap titik jalan dipasangi CCTV untuk mengetahui pelanggaran. “Tapi juga harus jelas, pelanggaran tesebut diproses secara hukum,” ujar Tyas.
Azas tigor nainggolan, Ketua DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) sependapat bahwa kalau memakai manual dulu bisa diberlakukan Maret depan.
Enggak usah nunggu pakai OBU lah. Mulai aja dulu sambil bertahap dikembangkan. Penting juga sekarang adalah siapkan angkutan umumnya agar bisa menampung pindahan pengguna kendaraan pribadi,” sebut Tigor.
Langkah Dishub patut diapresiasi dengan menambah 100 bus Transjakarta, dan nanti akan ditambah lagi Rp 450 bus Transjakarta lagi serta hibah 100 bus sedang Kopaja dan Metromini. “Sistem hibahnya sedang disusun Dishub,” ujar Tigor. (mobil.otomotifnet.com)
| Editor | : | billy |
KOMENTAR