Jakarta - Tak ada lagi subsidi, bensin Premium kini tengah menjalani proses pengurangan hingga akhirnya dihapuskan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pemasaran PT Pertamina Persero, Ahmad Bambang. Bahwa BBM jenis dengan RON 88 tersebut secara gradual akan dihapus peredarannya. “Targetnya akhir tahun 2017. Kalau sudah tinggal sedikit peminatnya, SPBU ada yang mau jual enggak?
Nanti paling dijual kalengan. SPBU kalau sehari enggak ada 1 ton mana ada yang mau jual,” urai Ahmad Bambang, pada gelaran pameran otomotif beberapa waktu lalu. Di sisi lain permintaan Premium pun saat ini sudah berkurang, semenjak adanya Pertalite. “Nah sekarang kita berhasil memindahkan 50 persen dari Premium ke Pertalite hingga akhir tahun ini.
Targetnya 30 persen yang dicanangkan di awal sudah lewat, akhir tahun depan secara otomatis masyarakat enggak usah dipaksa untuk tidak pakai Premium lagi,” lanjut Bambang. Penghapusan BBM Premium ini pun makin mengerucut, yang diungkap di sela diskusi publik yang digagas oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbal bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat (29/9). Paling tidak secara parsial, DKI Jakarta akan menjadi pilot project penghapusan BBM Premium.
“Untuk DKI Jakarta bisa dipasok secara parsial, masih memungkinkan. Pada dasarnya kilang kita (Pertamina) memiliki fleksibilitas memproduksi berbagai varian produk,” terang Ahmad Fathoni Mahmud, VP Strategic Plan and Business Development Pertamina Persero, (29/9). Kebutuhan kendaraan pun saat ini mayoritas tak lagi kompatibel dengan BBM RON 88.
“Standar emisi kendaraan bermotor di Indonesia sudah ketinggalan sekitar 30 tahun dibanding negara-negara maju. Mayoritas mobil, standard requirementnya sudah di atas RON 88. Termasuk pula mobil-mobil produksi Indonesia yang diekspor sudah menyesuaikan emisi Euro 4,” sebut Kukuh Kumara, Sekretaris Jenderal Gaikindo. • Harryt/otomotifnet.com
Dimajukan Atas Instruksi Presiden
Produksi massal BBM berstandar emisi Euro 4 yang ditegaskan oleh Kementerian ESDM bersama Pertamina, baru bisa terlaksana tahun 2023. Namun hal ini menuai tanggapan dari Presiden RI, Joko Widodo. Seperti yang disampaikan oleh Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). “Euro 4 ini sudah kita mulai canangkan sejak 2013. Yang dalam cita-citanya itu harusnya 2016 awal sudah terealisasi. Nah, tapi tertundatunda.
Harusnya 2014 sudah ditandatangi oleh menteri Lingkungan Hidup, tapi terjadi penggabungan kementerian, draftnya kita tahan dulu sambil dilihat perkembangannya. Kemudian sudah jadi kami sampaikan ke bapak Presiden melalui surat menteri Lingkungan Hidup. Draft awal kami mengusulkan 2018 menerapkan Euro 4 untuk produk baru kendaraan mobil penumpang, bus dan truk yang modelnya belum pernah keluar alias baru. Sedangkan current produk ditargetkan 2020,” buka Dasrul.
Lebih lanjut ia menyebutkan, Presiden Jokowi ingin draft direvisi atau dimajukan pelaksanaannya menjadi 2017. ”Bapak Presiden menyambut baik. Diskusi pertama dengan Mensesneg, kemudian bapak Presiden berangkat ke Korsel. Setelah bapak Presiden pulang, menteri KLH dipanggil. Agar draft itu diubah implementasinya, bapak Presiden maunya 2017 dan 2018, jadi dipercepat,” rinci Dasrul.
Atas dasar itu ibu menteri KLH, Siti Nurbaya Bakar merevisi surat yang pertama. Yakni 2017 untuk produk baru, 2018 untuk current produk. “Draft Permen (Peraturan Menteri) itu sudah di biro hukum, kami menunggu. Setkab (Sekretaris Kabinet) minta Menko Perekonomian ambil alih kordinasi supaya lebih luas, pada pertemuan ke 7 Menko maunya spek sudah ditentukan,” ungkap Dasrul. Lalu bagaimana perkembangannya?
| Editor | : | Parwata |
KOMENTAR