Hasil Kalkulasi KPBB Mengejutkan, Pertamax Turbo Mestinya Cuma Rp 5 Ribu Per Liter

"Biaya distribusi Rp 500 per liter itu sudah sangat tinggi karena kalau di rata-rata, di Jakarta masih di bawah Rp 500," sebut Puput.

"Dengan itu maka kita baru mendapatkan HPP plus distribusi BBM RON 98 Rp 4.000 jika dibulatkan," lanjutnya.

Lalu Pertamina bisa saja menambah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, dikalikan pajak BBM 5 persen serta dikalikan lagi 10 persen untuk margin keuntungan.

"Katakanlah ini jika bisa ditotal jadi 12,5 persen, maka kita akan mendapat BBM RON 98 standar Euro 4 sekelas Pertamax Turbo hanya dengan Rp 5.000 per liter," terang Puput.

Tak cukup sampai di situ, harga BBM juga bisa ditentukan karena banyak faktor lain.

"Oke lah karena banyak faktor lain, bisa saja pemerintah menambahkan cukai Rp 1.000, hasilnya harga BBM RON 98 baru Rp 6.000 per liter," ujar Puput.

Puput juga menyingkap fakta lainnya, yaitu Pertamina diam-diam mengekspor BBM sekelas Pertamax Turbo dan Pertadex Hi-Polydex ke Malaysia dengan harga Rp 4.300 per liter.

"Artinya Indonesia sangat bisa menjual BBM berkualitas dengan harga terjangkau jika Pemerintah transparan," ungkapnya.

Puput kembali mencontohkan, misal harga ekspor Pertamina ke Malaysia Rp 4.300 per liter dikalikan 12,5 persen.

"Hasilnya Baru BBM RON 98 ini harganya Rp 5.700 per liter, kalau ditambah cukai untuk mengantisipasi kondisi ketidakmenentuan harganya jadi Rp 6.500 per liter" imbuhnya.

"Kalau mau setinggi-tingginya jadi Rp 7.000 per liter, itu juga masih terjangkau oleh masyarakat," sambung Puput.

Sebab harga BBM RON 98 ini hanya naik Rp 500 rupiah jika dibandingkan Premium (RON 88) dan lebih rendah dari harga Pertalite (RON 90).

"Selain itu dengan penggunaan BBM berkualitas, jarak tempuh kendaraan bisa makin jauh dibanding Premium dan Pertalite karena lebih irit," tegas Puput.

Jadi yang digaris bawahi KPBB, Presiden Joko Widodo mengatasi masalah ini bersama Kementerian ESDM, Pertamina, BPH Migas, dan Menteri Keuangan dalam transparansi kebijakan harga BBM.

"Dan dengan restrukturisasi harga BBM, penghapusan Premium dan Pertalite, Solar dengan CN (Cetane Number) 48 hingga Dexlite CN 51 tidak akan berindikasi pada peningkatan harga BBM," kata Puput.

Puput menambahkan, transparansi harga BBM ini harus mengikuti kaidahnya yaitu accountable dan auditable atau bisa dipertanggung jawabkan serta dapat diaudit.

"Kalau BBM mau impor juga silakan asal mengikuti kaidah transparansi, kalau saat ini kan tidak transparan akhirnya negara kita disetir oleh oil trader atau istilahnya mafia migas," sarannya.

"Jadi agar negara lebih merdeka dari mafia migas, kuncinya restrukturisasi harga BBM yang transparan," tutup Puput.

Baca Juga: Setuju Enggak Nih? Kalau Premium Dihapus, YLKI Usul Harga BBM Pertamax Disubsidi