Namun, hal ini dibantah oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin. "Itu sudah salah kaprah, kerja sama itu bukan untuk buat mobil nasional. Itu hanya sekedar kesepakatan antara private to private (B to B) saja, jadi bukan keputusan pemerintah," ungkapnya seperti dirilis kompas.com .
Seperti dirilis abcnews.go.com, Proton akan melakukan studi terkait pasar Indonesia untuk melihat apakah ada kemungkinan merombak model saat ini dan merakitnya di Indonesia, sebelum merancang mobil yang benar-benar dibutuhkan pasar Indonesia.
Untuk tahap awal, keduanya melakukan studi kelayakan dalam enam bulan pertama. Jika hasilnya menunjukkan proyek ini layak, maka perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan.
"Lagi pula itu hanya baru studi kelayakan untuk enam bulan ke depan, jadi bukan untuk membuat mobnas. Kalau kebijakan nasional pasti ada menteri perindustriannya," tukas Saleh lagi menyanggah soal proyek mobnas.
Saleh melanjutkan, tidak ada larangan bagi perusahaan mana saja yang mau memproduksi mobil di Indonesia, apakah itu produsen lokal atau asing. Pemerintah Indonesia juga punya program LCGC yang terbuka bagi seluruh produsen otomotif mana saja untuk jadi peserta dengan imbalan insentif keringanan pajak. (otomotifnet.com)