Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menyatakan Ir.H. Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2014-2019. Di mata OTOMOTIF/OTOMOTIFNET, sosok Jokowi pernah hadir dalam gelaran Otobursa Tumplek Blek 2012. Kala itu, ia berkeliling sambil mengobrol bersama redaksi dan rekan-rekan klub. Di era kepemimpinannya sebagai Walikota Solo sempat membuat gebrakan dengan lahirnya mobil Esemka.
Animo masyarakat untuk merasakan kebanggaan mobil nasional pun sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Lantas, dibuatlah agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyamakan persepsi terkait wacana mobil nasional bersama para industri dan pemangku kebijakan.
Mobil nasional
Dalam RDP tersebut, Jokowi hadir dalam kapasitasnya sebagai Walikota Solo kala itu. Materi yang dipresentasikan oleh Jokowi beserta tim adalah mobil Esemka dari segi teknis hingga potensinya untuk mengembangkan dalam skala industri. “Kami ingin semua mendukung program mobil nasional,” tegas Jokowi, ketika ditemui diakhir RDP bersama komisi IV DPR RI (31/01/2012).
Mudah-mudah nasib mobil Esemka kembali terang dengan Ir.Joko Widodo menjadi Presiden 2014-2019
OTOMOTIFNET menyaksikan segala pertanyaan yang dilontarkan Komisi IV DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan dan BUMN. Saat itu dipimpin oleh Aria Bima, selaku wakil ketua Komisi IV DPR RI. Poin penting dalam RDP ini adalah DPR RI kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) Mobil Nasional dan meminta pemerintah mendukung pengembangan mobil dan motor nasional.
Pesanan terhadap mobil Esemka terus bertambah yang diklaim mencapai ribuan unit. Bahkan Jokowi menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinasnya. Proses perakitan pun dipusatkan dalam satu kawasan khusus bernama Solo Techno Park. Apalagi kemudian mobil Esemka juga berhasil lolos dari beberapa tahap tes sebelum diproduksi massal.
Hingga pada akhirnya Jokowi didaulat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan mobil Esemka yang digadang menjadi cikal mobil nasional pun seakan tenggelam di antara hingar bingar masalah sosial politik Ibukota. Unsur politik terasa begitu kuat yang dianggap oleh Jokowi sebagai penjegal laju mobil Esemka. Atau apakah Jokowi sendiri yang menjadikan Esemka sebagai politik pencitraan?
LCGC tidak koordinasi
Jokowi sempat kecewa dengan hadirnya mobil Low Cost Green Car (LCGC). Pemerintah dianggap tak berpihak pada mobil nasional serta masalah kemacetan Jakarta. Diakui berbagai insentif seperti pengurangan pajak, yang justru tidak diberlakukan kepada Esemka. Tanpa insentif Pemerintah, maka harga Esemka akan melampaui harga mobil murah. Akibatnya, tidak ada satupun investor atau pihak perbankan yang mau menanam modal untuk produksi massal Esemka.
Jokowi pun melayangkan surat protes yang ditujukan ke Wakil Presiden RI, Boediono. “Hingga saat ini belum ada jawaban,” singkat Jokowi ketika dikonfirmasi di Balai Kota (23/9/2013). Lantas apakah ada kemungkinan untuk membatasi penjualan mobil LCGC di Jakarta? “Itu bukan urusan saya!” jawab Jokowi ketus.
Kekecewaan Jokowi juga dipicu oleh peraturan LCGC yang cenderung tidak berkoordinasi dengan dirinya mengingat kondisi lalu lintas di Jakarta telah carut marut. Bagaimana solusi menangani kemacetan setelah adanya program LCGC? “Belum ada rencana, enggak tau,” ujar Jokowi.
Nah, setelah terpilih menjadi Presiden RI, legitimasi dalam mengambil keputusan menjadi lebih kuat. Tentunya program mobil nasional sepenuhnya telah berada ditangan, hanya tinggal diputuskan apakah relevan diwujudkan? Keputusan ada ditanganmu Jokowi…(Mobil.otomotifnet.com)