Pembatasan jarak tempuh sepeda motor tengah dikaji kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Wacana ini bahkan sudah disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Produsen motor menilai rencana pemerintah memberlakukan pembatasan jarak tempuh perjalanan sepeda motor tak rasional. “Di negara manapun tidak ada kebijakan seperti itu. Ide siapa itu. Aneh-aneh saja,” ketus Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) saat membuka event pameran motor terbesar Jakarta Motorcycle Show di Jakarta (31/10).
Alasan untuk menekan tingkat kecelakaan, menurut Gunadi, tidaklah tepat “Pemerintah mestinya sediakan dulu sarana angkutan massal yang memadai terjangkau, nyaman dan aman,” jelas Gunadi atau biasa disapa Pak Kang.
Senada dengan Gunadi, Executive Vice Presiden Director PT Astra Honda Motor, Johannes Loman mengatakan. “Saya pikir tidak perlu adanya pelarangan itu. Kalau sarana yang tersedia memadai tentu dengan sendirinya masyarakat akan langsung berpindah moda transportasi,” sebut Johannes Loman.
Sudaryatmo, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penggunaan motor lantaran masyarakat tidak mempunyai pilihan yang sepadan untuk mobilitas mereka, baik dari sisi kenyamanan, ketepatan waktu, maupun keamanan.
“Karena itu, penggunaan motor menjadi salah satu alternatif sarana transportasi yang bisa menjawab kecepatan berkendaraan di tengah kemacetan. Jika penggunaan sepeda motor ini ditekan tanpa ada alternatif kendaraan lain, hal itu akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat.“ (motorplus-online.com)