Otomotifnet.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka suara.
Ia mengungkap penyebab kelangkaan solar beberapa waktu belakangan ini.
Nicke pun colek perusahaan besar nakal yang bermain dalam kelangkaan solar ini.
Mengenai biang keroknya, salah satunya soal kuota solar tahun ini lebih rendah dari sebelumnya.
Ia menjelaskan, tahun ini konsumsi solar subsidi mencapai 16 juta kiloliter (KL).
Melebihi kuota yang ditetapkan yaitu sebesar 14,09 juta KL.
Per Februari 2022 saja, penyaluran sudah melebihi kuota 10 persen.
Yaitu mencapai 2,49 juta KL dari yang seharusnya 2,27 juta KL.
"Kita tetap suplai, walau sekarang sudah over kuota, per bulan kan ada kuota," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, (28/3/22).
"Tapi sudah over 10 persen sampai dengan Februari," ungkap Nicke.
Sayangnya, tren peningkatan konsumsi tidak dibarengi dengan peningkatan dari sisi suplai.
Sebab kuota solar subsidi tahun ini menurun 5 persen ketimbang kuota di 2021.
"Gap ini lah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai," imbuh dia.
Nicke berharap bisa dilakukan penyesuaian kembali kuota solar subsidi.
"Kami memohon dukungan, jika memang solar subsidi ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.
Selain itu, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar, seperti perusahaan tambang dan sawit.
Terlebih, saat ini disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi atau Dex Series makin tinggi.
Berdasar perhitungan Pertamina mencapai Rp 7.800 per liter.
Nicke mengungkapkan, dugaan tersebut nampak dari meningkatnya penjualan solar hingga mencakup 93 persen.
Sementara penjualan solar non-subsidi atau Dex Series menurun menjadi hanya 7 persen.
"Ini yang harus kita lihat, apakah betul ini untuk industri logistik dan industri yang tidak termasuk industri besar? Antrean-antrean yang kita lihat ini, kelihatannya justru dari industri-industri besar seperti sawit, tambang. Ini yang harus ditertibkan," kata dia.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, terdapat ketentuan terkait transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi.
Adapun dalam beleid itu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi.
"Jadi itu sebanyak 93 persen, termasuk (industri tambang dan sawit), harusnya tidak meng-cover tambang dan sawit. Ini yang kami duga," tambahnya.
Menurutnya, dengan fenomena ini, dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi potensi penyelewengan solar subsidi.
Hal ini guna memastikan penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran sehingga tidak mengalami kelangkaan.
"Solar subdisi memang ada aturannya di Perpres (Peraturan Presiden), tapi mungkin perlu ada level Kepmen (Keputusan Menteri) yang mengatur petunjuk teknis untuk bisa digunakan di level lapangan," tandas Nicke.
Baca Juga: Truk Ditolak Masuk SPBU di Pamekasan Kalau Isi Solar, Terpaksa Tenggak Dexlite