OTOMOTIFNET - Kebijakan pajak background-nya bisa macam-macam. Selain untuk pendapatan daerah, tax policy ini juga sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur lalu-lintas Jakarta. Saat ini perbandingan pertumbuhan kendaraan dan jalan di Jakarta sangat tidak imbang, sehingga diambil policy sehubungan dengan kendaraan pribadi.
Hal ini tentu saja tidak menguntungkan buat industri otomotif. Tapi faktanya, saat ini Jakarta (masih) macet tapi tetap ada saja yang beli mobil. Mestinya Indonesia bisa belajar dari kasus di Thailand, dimana industrinya ikut bertanggung jawab juga dalam mengatasi kemacetan.
“Saya tidak tahu ada alasan apa di balik kebijakan ini, tapi mestinya masalah pajak itu dilihat secara integral untuk mengatasi lalu lintas. Selain pajak, pemerintah mesti melakukan upaya lain untuk membenahi lalu-lintas di Jakarta. Dengan perbaikan public transport,” jelas Daryatmo SH, ketua harian YLKI.
Sebagai sebuah kebijakan, harusnya kenaikan pajak ini ada indikator keberhasilannya. “Orang Jakarta itu aneh, harga dan pajak naik tapi jualan tetap tinggi. Berarti problemnya bukan macet. Menaikkan pajak bukan berarti pasti akan menurunkan penggunaan kendaraan pribadi. Pemda DKI seharusnya menjelaskan latar belakang kebijakannya, berikut indikator-indikator keberhasilannya.”
KE MANA LARINYA
Kalau memilih upaya tax policy, jelas harus terukur. Ketika Pemda memakai kebijakan itu, harusnya sudah punya data untuk dijadikan indikator keberhasilannya.
Di satu sisi pemerintah menaikkan pajak, tapi Pemda juga harus mengalokasikan anggaran daerahnya untuk transportasi umum yang lebih besar dan lebih baik. “Dengan kenaikan pajak Pemda harus punya komitmen juga untuk meningkatkan anggaran transportasi umum dan operasionalnya,” lanjut pria ramah ini.
Dengan kenaikan pajak, Pemda mestinya juga menunjukkan komitmen kuat. Memberi warganya pilihan untuk menggunakan transportasi umum dan infrastruktur yang jauh lebih baik.
“Untuk kapasitas jalan di DKI, rasanya persentasenya sudah kecil sekali. Sementara untuk perbaikan, banyak jalan berlubang. Ini sering jadi perdebatan, tanggung jawab siapa. Ini sebenarnya soal koordinasi saja, jangan dijadikan excuse pada pembayar pajak. Juga soal anggaran, sering jadi alasan,” kata Daryatmo.
Penulis/Foto: Nawita / reza
| Editor | : | Editor |
KOMENTAR