Wawancara Eksklusif Kombes Pol. Royke Lumowa, Dirlantas Polda Metro Jaya

Jakarta - Per 30 Oktober 2010 lalu, Jakarta punya dirlantas (direktur lalu lintas) Polda Metro Jaya (PMJ) baru. Yakni Kombes Polisi Royke Lumowa, perwira menengah yang sudah pernah menangani lalu lintas di kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sumatra Utara.

Apakah pria kelahiran Manado, 16 September 1962 ini juga mampu menangani problematika lalulintas (lalin) di Ibu Kota Jakarta ini? Berikut petikan wawancara OTOMOTIF di kantornya, Jakarta Selatan  (29/11). 

OTOMOTIF (OTO): Bisakah Bapak ilustrasikan kondisi lalin Jakarta dalam tiga kata?

Royke Lumowa (RL) : Semrawut, Macet dan Banyak Pelanggaran!

OTO : Kenapa bisa semrawut?

RL : Semrawut karena masyarakat kurang disiplin. Bukan tidak disiplin loh, banyak juga masyarakat yang disiplin. Yang kurang disiplin sedikit cuma kadang-kadang militan. Dan dia kalau melanggar aturan enak. Apalagi petugas melakukan pembiaran. Pembiaran ada macam-macam, apakah polisi tidak tahu, polisi tahu tapi pura-pura tidak tahu, males atau capek. Karena terjadi pembiaran, orang yang tertib tadi kecewa karena dibiarkan oleh petugas.

OTO : Trus, bagaimana dengan orang yang sudah disiplin itu?

RL: Kita harus kasih penghargaan kepada orang yang tertib itu. Salah satu caranya menindak mereka yang tidak tertib. Jadi menindak pelanggar itu bukan berarti karena kita benci pelanggar itu. Ndak! Tujuannya agar dia selamat sampai tujuan dan memberikan reward kepada yang tertib.

OTO : Apa sih penyebab kemacetan Jakarta?

No credit No caption

RL : Penyebabnya ada tiga. Pertama angkutan umum. Bagaimana angkutan umum itu dalam melayani masyarakat yang mengangkut puluhan ribu perjalanan setiap hari di Jakarta. Kalau gak salah 21 juta perjalanan yang dibutuhkan tiap hari di Jakarta. Kalau angkutan umum seperti ini, bagaimana? Kotor dan tidak sanggup mengangkut jumlah penumpang di Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya masyarakat larinya ke mobil. Kedua, kapasitas jalan terbatas. Percepatan penambahan ruas jalan lambat sementara jumlah kendaraan cepat. Terbatas dalam arti kurang luas dan kurang panjang. Dan banyaknya hambatan samping.

Ketiga, jumlah kendaraan. Menurut saya, ini harus dibatasi kalau mau mengatasi kemacetan. Okelah ini program jangka panjang dengan kebijakan makro dari pemerintah. Yang saya lakukan untuk pembatasan kendaraan dalam jangka pendek adalah menghemat penggunaan kendaraan bermotor. Mari lah kita menghemat!

Sekarang kok, orang bisa menghemat listrik dan air untuk masa depan anak cucu kita. Trus, ada juga hemat penebangan pohon dan sebagainya. Nah, sekarang mari menghemat kendaraan bermotor. Yang punya kendaraan 5 ya mbok hari ini keluar 2 saja.

OTO: Tapi Pak, semua itu harus dibarengi dengan ketersediaan angkutan massal layak. Kalau enggak, sama aja bo’ong kan?

RL : Ya memang, ini harus dibarengi dengan angkutan umum tadi, Mas! Jangan saling nunggu, kalau saling nunggu gak bakal jalan. Udah lah... kita mau berkorban atau tidak. Kita lihat Jakarta sekarang kayak gini! Makanya enggak tahu harus mulai dari mana, kalau saya sih mulai dari marilah kita menghemat penggunaan kendaraan. Kalau saya orang kaya, saya sumbangkan tuh bus-bus, benci kali saya lihat angkutan umum itu. Metro mini kayak gitu kok masih diberlakukan. 

OTO : Ngomong-ngomong, seperti apa hambatan samping itu?

RL : Hambatan samping itu begini, yang namanya jalan primer atau jalan arteri menurut aturan tidak boleh banyak persimpangan dan lampu merah, pedagang kaki lima, orang menyeberang, berhenti dan parkir sembarangan. Untuk itu, yang bisa dilakukan Polantas untuk penambahan luas jalan adalah mengurangi hambatan samping itu. Caranya menindak atau mengatur pedagang kaki lima yang ada di ruas jalan, orang nyeberang sembarang, parkir atau ngetem sembarangan.

Termasuk pembangunan mal yang enggak benar. Contoh Mal Semanggi, sekarang kan jalur keluar-masuknya sudah dibenerin. Lalu Mal Ambasador juga hambatan samping yang perlu diperbaiki. Bukan hanya mal saja, pembangunan ruko, kantor, bangunan tinggi juga.

OTO : Apa tindakan Bapak terhadap angkutan umum yang berhenti dan ngetem sembarangan di tengah jalan?

RL : Oowwww.... itu saya paling benci banget. Memang baru dua minggu terakhir ini saya tertibkan. Saya sudah ancam perwira-perwira di lapangan. Minggu lalu saya kasih contoh di Cawang, saya berdiri sendiri di situ dan saya tindak sendiri tuh! Pokoknya satu minggu ini kalau enggak ada perubahan, tanggung risikomu sendiri. Masih banyak petugas lain yang masih bisa, saya bilang begitu aja.

Itu sudah target saya. Ngetem, berhenti sembarangan dan saya paling getol nindak S atau P coret di bawahnya ada mobil. Tolong kita diawasi juga.

OTO : Bicara soal tingkat kecelakaan yang masih tinggi di Jakarta, bagaimana?

RL : Ya benar, satu hari rata-rata 3 orang meninggal dunia baik kendaraan roda empat atau roda dua. Khusus sepeda motor 2 dari 3 orang meninggal itu.

OTO: Apa langkah polisi?

RL : Penertiban dan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi laka (kecelakaan), itu yang pertama. Yang kedua, terus mengimbau hati-hati, safety riding-safety riding-safety riding... Bukan hanya helm, tapi semua harus dilengkapi. Termasuk pakai sandal jepit. Itu memang belum ada di undang-undang, tapi kan ini saran kepada pengendara. Kalau klub-klub otomotif sudah sadar, enggak perlu UU.

OTO : Banyak wacana-wacana dari polisi sesuai UULLAJ No. 22/2009 seperti kanalisasi motor, helm SNI di awal tahun. Tapi nyatanya tidak ada penindakannya?

RL : Terus terang aja penindakannya masih minim. Karena memang masih baru UU-nya. Pelan-pelan Mas, memang belum karena saya masih melakukan penindakan yang begitu banyak di Jakarta.

Operasi Zebra saja sudah ratusan ribu pelanggaran selama 20-an hari. Itu hanya 40% dari pelanggaran yang nyata terjadi. Karena jumlah polisi terbatas mampunya hanya segitu. Kalau enggak bisa 600-800 ribuan pelanggaran. Jadi pelanggaran lalin itu banyak Mas, bagaikan butir-butir pasir di laut..

OTO : Apa karena jumlah personil Polantas di Jakarta kurang?

RL : Kita sistemnya juga masih kurang. Kalau di luar negeri canggihnya bukan main. IT-nya main Mas... Contoh polisi lalin di London, jumlahnya lebih sedikit dari sini. Traffic police di sana cuma 2.500-an orang. Saya punya 4.500 personel. Tapi di sana banyak ‘polisi-polisi tersembunyi’ yang ada ribuan di mana-mana, berupa camera CCTV. Makanya masyarakat takut dan patuh meskipun jarang polisi lalin di jalan-jalan.

OTO : Jadi jumlah 4.500 polisi kurang dong. Idealnya berapa?

RL : Kalau IT kita bagus sih kelebihan 4.500. Itu persoalannya, iya dong. Tapi saya mulai ada embrio Mas. Ada swasta yang ingin membantu, embrio ke sana dari Senayan sampai Kota. Mudah-mudah gol lah ya. Khususnya untuk memotret pelanggaran-pelanggaran lalin itu (Electronic Law Enforcement, red). Kalau sudah ada itu, wahhh... lumayan bisa meningkat tuh pelanggaran yang bisa terjerat dari pelanggaran yang nyata.

OTO : Bagaimana dengan polisi lalin yang kerap ‘main mata ‘dalam menindak pelanggaran lalin di jalan?

RL : Gak cuman main mata, main hidung, main telinga semua lah yang main-main saya akan tindak tegas. Ancamannya ganti, pecat dari tugasnya itu, trus kalau betul-betul tertangkap tangan damai-damai gitu, dia sidang disiplin. Itu kan memalukan!

OTO : Sebagai Dirlantas PMJ apa terobosan Bapak untuk meminimalisasi kemacetan yang sudah semakin parah?

RL : Pertama, kewenangan Polri yang tidak perlu koordinasi. Ya itu tadi, yang ngetem-ngetem dan parkir-parkir liar mesti ditindak. Ibarat pembuluh darah, banyak kolestrol yang menyumbat pembuluh darah, harus disingkirkan.

Kedua, memaksimalkan pengaturan secara manual. Ya memang capek tapi gak papa. Misal lampu merah kalau antrean panjang disuruh jalan. Selama ini kan anggota bekerja normatif, kalau merah ya berhenti. Itu saya pacu lagi.. gak papa capek, siapa suruh jadi polisi lalin Jakarta.

Untuk itulah kami harapakan kerja samanya dengan OTOMOTIF untuk menghimbau masyarakat menghemat penggunaan kendaraan pribadi, khususnya Mobil.  (mobil.otomotifnet.com)