Otomotifnet.com - Permasalahan angkutan Overdimension & Overload (ODOL) di Indonesia terus-terusan berlanjut dan masih belum bisa dituntaskan.
Bahkan Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno mengatakan, masalah angkutan ODOL di Indonesia seperti dibiarkan begitu saja.
Ia juga menyebut Indonesia jadi salah satu negara yang belum menuntaskan masalah angkutan ODOL di antara negara Asia Tenggara.
"Dari semua negara di ASEAN, hanya Indonesia yang masalah truk ODOL belum tuntas," kata Djoko di Jakarta (11/3).
(Baca Juga: Indonesia Bebas ODOL Ditarget Tahun 2023, Kemenhub : Butuh Proses, Ini Bukan Magic!)
Menurut Djoko, probematika ODOL di Indonesia adalah sudah menjadi budaya dalam dunia logistik angkutan truk di Indonesia.
"Truk ODOL logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung pada moda transportasi darat (truk). Karena moda transportasi lainnya seperti kereta api, angkutan laut dan udara belum mampu mengurangi beban dan transportasi darat," tukasnya.
Untuk mengendalikan angkutan barang muatan lebih atau overloading Djoko menyarankan, pemerintah memperkuat penyelenggaraan Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Jembatan timbang diakui masih menjadi kewenangan Kemenhub dan bersinergi dengan Kemendagri.
(Baca Juga: Hino Ranger Terbaru Dirilis, Total Panjang 12 Meter, Diklaim Bebas ODOL?)
Namun untuk urusan kir, kewenangannya justru ada di pemerintah daerah.
Karena itu Djoko menilai, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat dalam hal itu.
Untuk diketahui, dikutip dari data Frost and Sullivan 2016, biaya logistik di Indonesia masih di angka 24 persen produk domestik bruto (PDB).
Nilainya jauh di atas negara lain seperti Vietnam (20 persen), Thailand (15 persen), Tiongkok (14 persen). Atau Malaysia, Philipina dan India (13 persen), Taiwan dan Korea Selatan (9 persen PDB), apalagi Singapura dan Jepang (8 persen PDB).
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR