Saat ini penambahan anggaran subsidi BBM untuk menahan kenaikan harga Pertalite sudah sangat tepat dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Namun demikian, secara jangka panjang pemerintah tetap harus mencari cara untuk menekan anggaran subsidi, agar tidak membebani APBN.
"Saya rasa, untuk jangka panjang harga BBM tetap harus dinaikkan," ucapnya.
"Selain itu, pengurangan subsidi bisa dilakukan dengan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu," katanya.
Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun.
Serta tambahan alokasi pembayaran kompensasi sebesar Rp 275 triliun, terdiri dari kompensasi BBM Rp 234 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun.
Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah mendukung rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi masyarakat mampu.
Namun demikian, harus ada kejelasan aturan yang mudah diterapkan di lapangan, agar tidak menimbulkan konflik.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, hingga kini belum ada aturan terkait pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Sedangkan aturan yang dibuat nantinya harus memberikan kemudahan identifikasi golongan mana yang berhak membeli BBM bersubsidi.
"Misalnya, pengguna Pertalite itu hanya motor saja, maka Pertalite yang dijual di SPBU ya khusus hanya untuk motor. Adapun untuk mobil pakainya Pertamax," ujar Sujarwanto.
Selain itu, lanjutnya, konsumsi BBM bersubsidi untuk angkutan umum juga mesti diatur dengan jelas.
Mengingat kini banyak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai transportasi online.
"Kalau angkutan umum yang berplat kuning itu gampang. Tapi nanti orang-orang yang kendaraannya untuk transportasi online juga harus jelas," ujar Sujarwanto.
Baca Juga: Siap-siap, Aturan Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite Hampir Rampung
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR