Otomotifnet.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat meminta pemerintah untuk lebih rasional dalam membuat kebijakan.
Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda, mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengharuskan membeli bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina, tidak rasional apabila diterapkan juga untuk angkutan umum.
"Karena apa? Karena angkutan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat menengah ke bawah," ujar Dida saat dihubungi (2/7/2022).
Ia mengaku lebih setuju jika aturan pembelian BBM subsidi hanya diberlakukan untuk kendaraan pribadi saja.
"Kalau itu diberlakukan untuk angkutan pribadi, saya setuju. Karena yang menggunakan Pertalite itu kebanyakan 80 persen adalah angkutan pribadi," katanya.
Selain itu, katanya, sosialisasi aturan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina juga belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
Aturan anyar mengubah sistem pembelian BBM bersubsidi harus benar-benar dikaji secara benar.
Dida curiga, aturan ini ujungnya akan seperti peralihan dari premium ke Pertalite.
"Arahnya ke mana pemerintah itu? Apakah ini Pertalite mau diganti dengan RON 92 atau Pertamax? Sama halnya dulu Premium yang diganti Pertalite," katanya.
Dalam penerapan kebijakan seperti ini, kata dia, pemerintah selalu berdalih bahwa beban subsidi semakin tinggi dan terlalu berat.
"Katanya Pertalte terjamin, tetapi pada kenyataannya kita dibohongi lagi, kan begitu," ucapnya.
Baca Juga: Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Dimulai 1 Juli, Warga Jogja Ngeluh Ribet
| Editor | : | Iday |
KOMENTAR