"Karena, setelah dilakukan koordinasi dengan Dirlantas, tilang uji emisi akan dimulai pada 1 November 2023," kata Ani.
Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membagikan rekap data terbaru terkait sumber utama polusi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar dengan angka 67 persen.
"Beberapa waktu lalu dihadapkan dengan polusi udara, khususnya di DKI Jakarta, 67 persen disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, 26,8 persen dari industri manufaktur, sisanya pembakaran sampah," ucapnya.
A. Hariadi, Kasudin Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menjelaskan, menimbang masih ada beberapa pekan sebelum tilang uji emisi kembali, masih ada cukup waktu bagi masyarakat bersiap.
"Sebaiknya mulai persiapan sejak sekarang, karena sudah banyak juga bengkel-bengkel yang menyediakan pelayanan uji emisi mandiri," ucapnya disitat dari Kompas.com, (7/10/23).
Namun meski target dan tujuan tilang uji emisi Jakarta sudah jelas, aturan ini dirasa perlu lebih dikuatkan, sebab sejauh ini, masih belum ada dasar hukum dan regulasi pengaturan yang spesifik.
Kaur Administrasi Penindakan Pelanggaran Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Mukmin Timoro menjelaskan, adanya dasar hukum konkrit seperti Undang-undang atau peraturan tertentu bisa jauh lebih menguatkan proses tilang uji emisi.
Untuk diketahui, pelaksanaan tilang uji emisi masih mematri Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang, serta Pasal 255 dan 256 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai dasar hukum.
"Memang sejauh ini, masih belum ada aturan spesifik soal tilang uji emisi," ucapnya saat dihubungi Kompas.com, (15/10/23).
Menurut Mukmin, keberadaan regulasi yang secara spesifik mengatur tilang uji emisi tentu bisa memberikan banyak manfaat, baik itu dalam hal penerapan di lapangan bagi aparat, maupun kepastian hukum bagi pengendara.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR