Jakarta- Kemacetan parah yang terjadi ketika musim liburan Natal beberapa hari lalu memang mengecewakan.
Hal ini rupanya berdampak pada mundurnya Dirjen Perhubungan Darat, Djoko Saksono.
Dirinya memilih mundur karena merasa gagal dalam mengemban tugasnya dan ingin bertanggungjawab.
Hal ini disampaikannya disela jumpa pers pembahasan surat edaran Menhub terkait pelarangan truk bermuatan memasuki jalan tol, di kantor Kemenhub, Jl. Medan Merdeka Barat (26/12).
Dalam jumpa pers tersebut juga dihadiri Kakorlantas, Irjen Pol. Tjondro Kirono. "Ya tanggung jawab, saya sebagai Dirjen Perhubungan Darat yang gagal," tegas Djoko.
Masih menurutnya, tanggung jawab yang dimaksud adalah untuk menjawab berbagai spekulasi.
"Karena banyak sekali spekulasi. Saya harus mengatakan bahwa ini kesalahan Dirjen Perhubungan Darat," imbuhnya.
Terkait pernyataan mundur tersebut, Djoko menyatakan belum menyerahkan surat resmi pengunduran kepada Menhub Ignasius Jonan. Djoko juga mengaku tidak diintervensi oleh pihak manapun. "Tidak ada tekanan," ujarnya.
Mundurnya Djoko tentu patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moril sebagai pejabat publik yang merasa gagal mengemban tugasnya.
"Saya kira ini contoh positif, pejabat publik yg merasa gagal dengan pekerjaan dan tanggugjawabnya mengundurkan diri," ungkap Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Sejurus dengan itu, Tulus juga menegaskan bahwa hal tersebut bukan hanya taggung jawab tunggal Dirjen Hubdat saja, tapi juga Dirut Jasa Marga.
"Karena Jasa Marga juga tidak mengantisipasi laju kendaraan yang masuk ke tol Ckampek. Padahal secara teknis hal itu bisa dilakukan. Artinya tanggung jawab kemacetan kemaren adalah tanggung jawab: Kemenhub, operator tol/Jasa Marga, dan bahkan Polri pun juga layak dimintai tangung jawab. Pejabat publik lain, layak mencontoh apa yang dilakukan Dirjen Hubdar itu," ujarnya lagi. Harryt (Otomotifnet.com)