Otomotifnet.com - Tarif parkir di IRTI Monas bakal dinaikan Pemprov DKI Jakarta bagi PNS.
Tujuannya agar PNS DKI beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, kenaikan tarif parkir akan dimulai pada 15 Januari.
Kenaikan tarif parkir di IRTI Monas mencapai delapan kali lipat.
(Baca Juga : Detik-detik Truk Hantam Parkiran Rumah Sakit, Belasan Motor dan Mobil Porak Poranda)
Sebelumnya tarif berlangganan Rp 66.000 per bulan untuk mobil.
Kenaikan akan menjadi Rp 550.000 per bulan. Sementara untuk motor, parkir bulanan yang tadinya Rp 22.000 per bulan, kini ditetapkan menjadi Rp 352.000 per bulan.
Sigit mengatakan, tarif baru ini adalah tarif umum bagi kendaraan yang ingin berlangganan parkir.
"Tarif ini efektif 15 Januari 2019, saat ini masuknya masih Desember," ujar Sigit.
(Baca Juga : Tarif 'Jin' Parkiran Motor Di Tanah Abang Sudah Normal, Pelaku Orang Dalam)
Beralih parkir
Rencana kenaikan tarif parkir tampaknya diakali para PNS DKI dengan mulai memarkirkan kendaraan di area parkir Gedung DPRD DKI.
Kini, parkiran basement DPRD DKI menjadi penuh.
Hal ini dirasakan oleh Wildan Catra, salah satu jurnalis yang setiap hari mengendarai motor untuk liputan ke Balai Kota.
"Iya sekarang jadi penuh banget parkiran, PNS pada parkir di DPRD," kara Wildan.
(Baca Juga : Kisah Honda CR-V Ditinggal Setahun Di Parkiran, Sempat Diduga Milik Pasien)
Hal yang sama disampaikan Zulnis Firmansyah, yang tiap pagi juga parkir di lantai paling bawah basement.
Ia mengaku memerlukan waktu sampai 20 menit berputar-putar di basement untuk mencari parkir.
"Padahal biasanya cepat, sekarang cepat-cepatan sama PNS, jadi rebutan," kata Zulnis.
Petugas Pamdal yang bertugas menjaga parkiran bawah tanah gedung DPRD DKI Andri Kurniawan mengatakan, memang sejak sepekan terakhir parkiran motor lebih penuh dari biasanya.
(Baca Juga : Berani, Maling Rampas Spion Pajero Sport, Beraksi Di Parkiran Rumah)
Selain karena PNS yang pindah, parkiran juga penuh karena ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Satpol PP dan Pamdal tengah menjalani pelatihan dan parkir di tempat tersebut.
"Ada 700 PJLP dari Biro Umum dan Satpol PP, makanya penuh banget jadinya," kata Andri.
Larang parkir di gedung DPRD
Anies akan melarang pegawai yang berkantor di Balai Kota DKI Jakarta memarkirkan kendaraannya di area parkir Gedung DPRD DKI Jakarta.
Anies menyebut, lokasi parkir itu dikhususkan untuk parkir kendaraan anggota DPRD DKI Jakarta dan pegawai Sekretariat DPRD DKI.
Pemprov DKI akan mengatur agar para pegawai yang bekerja di Balai Kota tidak lagi memarkirkan kendaraan di lokasi parkir basement Gedung DPRD DKI.
"Nanti diatur," kata Anies. Anies berharap, PNS DKI dapat beralih ke transportasi umum.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Memaksa" PNS DKI Gunakan Transportasi Massal...",