Otomotifnet.com - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X belum sepakat soal pembangunan sejumlah ruas tol yang menuju Yogyakarta.
Kekhawatiran Sri Sultan dengan pembangunan beberapa tol, perekonomian warga bisa terganggu.
"Belum-belum selesai. Kita belum menentukan, saya belum sepakat. Risikonya, konfliknya terlalu besar," kata Sultan, di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, (13/6).
"Ya saya tidak mau kalau rakyat saya ekonominya turun," tambah Sultan.
(Baca Juga: Ini Yang Bikin Sri Sultan Keberatan Tol Yogyakarta-Solo Lewat Sleman Timur)
Sultan menilai, pembangunan tol hanyalah menguntungkan segelintir orang.
Sehingga memerlukan kajian yang mendalam.
"Yang untung hanya yang punya tol. Sekarang tol yang ada akses masyarakat hidup atau mati? Jawab sendiri," kata Sultan.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini berharap jangan sampai adanya tol malah merugikan masyarakat karena perekonomian terganggu.
(Baca Juga: Tol Bawen-Yogyakarta Sudah Didesain, Rute Tol Solo-Yogyakarta Masih Didebat)
"Saya tidak mau seperti itu. Saya bisanya lewat ringroad tidak lewat lain," ucap Sultan.
Terpisah, Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengatakan, saat ini yang baru disepakati DED nya adalah pembangunan tol untuk jalur Bawen-Yogyakarta.
Dari sekitar 51 km, wilayah DIY hanya dilewati sekitar 10 sampai 15 km.
Untuk ruas tol Yogyakarta-Solo belum ada kesepakatan terutama untuk masuk dari perbatasan Jawa Tengah ke wilayah DIY.
Sebab, di sana ada sejumlah situs bersejarah yang harus dilindungi terutama di kawasan Prambanan.
"Karena banyak lah, karena di situ banyak situs, ada banyak hal lah, kita harus duduk bersama," ujar Gatot.
Untuk sisi Barat dari Cilacap-Yogyakarta, masih belum ada kesepakatan karena ada bandara YIA.
Selain itu, gubernur menghendaki Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan jalan nasional yang ada tetap difungsikan.
"Jangan sampai begitu ada tol melintas di dua atas jalan tersebut. Dua jalan tersebut sekarang tidak berfungsi," kata dia.
Menurut Gatot, ketidaksepakatan Sultan terkait pembangunan tol ini untuk mengakomodir semuanya, baik pengusaha maupun masyarakat.
Untuk itu perlu dicari jalan tengah.
Misalnya, di kawasan Prambanan yang melintasi situs harus dipikirkan mengenai dampaknya seperti harus 500 meter dari situs, hingga pengguna jalan tol bisa keluar masuk wilayah tersebut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Sultan Ungkap Alasan Belum Memberi Izin Pembangunan Tol di DIY