Berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan Pertamina, sebelum melakukan transaksi BBM dengan masyarakat, pihak SPBU harus memastikan seluruh pompa ukur memiliki tingkat kesalahan tidak lebih dari 0,5 persen.
"Jika angka kesalahannya lebih dari 0,5 persen, pengusaha SPBU wajib melapor ke unit metrologi legal setempat untuk dilakukan tera ulang. Kemendag akan melakukan penyegelan sampai proses hukum selesai," tegas Veri.
Perbuatan pemilik SPBU terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 huruf e tentang Metrologi Legal (UUML) yang berbunyi: pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan alat ukur yang dinilai penyimpangannya melebihi toleransi yang ditetapkan.
Sanksinya berupa denda Rp 1 juta dan atau kurungan selama setahun.
Tindakan yang sama dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi hukum denda Rp 2 miliar atau penjara paling lama lima tahun.
"Pompa ukur yang diduga menjadi alat bukti telah diamankan untuk proses lebih lanjut berdasarkan ketentuan perundang-undangan," pungkas dia.
Dendanya jauh lebih murah dibanding keuntungan yang didapat.
Artikel serupa telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul SPBU Nakal Kurangi Takaran, Konsumen Dirugikan Rp1,8 Miliar per Hari.