"Jadi begini, dengan sistem sewa ini, para pejabat hanya memakai dan beli bahan bakar saja. Tidak ada lagi anggaran pemeliharaan, sehingga ini bisa mengirit alokasi dana pemeliharaan untuk randis pejabat," ujar Taufik (1/9/2019).
Ia menambahkan saat ini, pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai aturan pengadaan randis secara sewa.
"Insya Allah setelah dokumen dokumen persyaratan untuk randis sewa ini rampung, kita langsung adakan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Asset Pemprov Sulsel, Nurlina mengatakan bahwa kendaraan dinas ini membebani Pemprov Sulsel dalam alokasi anggaran pemeliharaan.
(Baca Juga: Nissan Juke Perlahan Dilalap Api, Kabin Ludes Duluan, Korsleting Jadi Dugaan)
Lanjutnya, jika kendaraan ini disewakan biaya biaya pemeliharaan tentu dibebankan oleh pihak ketiga, sesuai dengan komitmen kerjasama.
Bagaimana dengan kendaraan yang ada sekarang?
Menurutnya, kendaraan yang ada sekarang saat ini bertahap mulai dilelang oleh Biro Asset.
Kendaraan yang masuk daftar lelang itu, kendaraan diatas usia 7 tahun.
Ia merincikan sebanyak 134 kendaraan roda dua dan 75 roda empat, dan 18 mobil dinas lainnya telah memasuki tahap persiapan lelang.
Terkait dengan pengadaan sistem sewa, aturan ini telah berlaku di sejumlah daerah termasuk perusahaan BUMN di Makassar.
Artikel serupa telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pejabat Pemprov Sulsel Segera Miliki Innova Venturer dan Avanza Veloz