Otomotifnet.com - Untuk mendongkrak penjualan mobil yang masih lesu terdampak Covid-19, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah menghapus sementara semua pungutan pajak mobil.
Mengingat jika penjualan mobil anjlok maka Pemerintah juga tak memperoleh retribusi pajak. Masuk akal jika dibebaskan sementara, untuk merangsang daya beli konsumen.
Hal ini disampaikan oleh Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo. Bahwa tiap unit mobil yang terjual dibebankan banyak pungutan yang mempengaruhi harga jual di tingkat konsumen.
Padahal, Jongkie melanjutkan, daya beli masyarakat tengah lesu akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Gaikindo Kirim Surat Ke Semua Gubernur, Minta Diskon Pajak BBNKB
“Kami minta insentif ini bukan untuk selama-lamanya, hanya satu tahun saja. Dari September 2020 sampai September tahun depan misalnya,”
“Kalau angka penjualan sudah pulih dan meningkat hampir ke normal, kembali saja ke tarif yang berlaku sebelumnya,” jelas Jongkie, pada sebuah diskusi virtual di akhir Agustus lalu.
Masih menurut Jongkie, insentif berupa penghapusan pajak perlu dikucurkan. Terutama kepada pabrikan-pabrikan yang memproduksi kendaraan di dalam negeri.
Ia menilai, sudah sepatutnya industri otomotif memperoleh insentif karena jenis pajak yang dikenakan sangat beragam.
“Kami bayar ke pemerintah ada PPn 10 persen dan PPnBM. Soal pemerintah daerah, ada lagi pajak yang dipungut seperti bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB,"
“Nilainya (BBNKB) cukup besar, sekitar 12 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan juga PKB 2,5 persan dari NJKB,” imbuhnya lagi.
Selain itu, Jongkie juga menyoroti Pemda juga masih dapat pemasukan dari PKB progresif setelah kepemilikan mobil pertama.
“Kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi pajaknya, ditambah dari pihak pengusaha memberikan diskon akan bagus,”
Insentif dari ketiga pihak ini diberikan, maka harga mobil baru bisa diturunkan, jadi daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor bisa meningkat,” terang Jongkie.