Otomotifnet.com - Pengeluaran soal mobil dinas pemerintahan bisa dihemat.
Seperti ditunjukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Urusan mobil dinas, pilih menyewa dari vendor.
Kabag Umum Setda Ogan Ilir, Sunarto mengatakan, tahap pertama ada 16 unit mobil dinas sewaan.
"Ada 16 mobil diperuntukkan untuk pejabat di tingkat Kabag atau pejabat setara eselon III dan juga pejabat setara eselon II serta eselon I," kata Sunarto, (6/4/22).
Belasan mobil tersebut mulai dari Toyota Avanza dan Kijang Innova untuk pejabat di Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Organisasi juga Bagian Ekonomi atau jabatan yang setara.
Serta Toyota Fortuner untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir, Muhsin Abdullah.
Pada tahap pertama, lanjut Sunarto, sewa mobil ini selama sembilan bulan atau hingga akhir 2022.
Dalam penyediaan mobil dinas, Pemkab Ogan Ilir kerjasama dengan PT Adi Sarana Angkasa (ASA).
"Harga sewa per bulan yakni Avanza Rp 5,8 juta, Innova 10,2 juta dan Fortuner Rp 14,7 juta," terang Sunarto.
Menurut Sunarto, ada keuntungan mobil dinas sewaan ini.
Terutama tak memikirkan lagi soal biaya operasional.
Kemudian memudahkan proses penertiban aset di akhir masa jabatan dan efisiensi anggaran.
Sunarto mencontohkan, misalnya pengadaan mobil dinas dengan sewa selama 10 tahun, maka akan banyak keuntungannya.
"Selama 10 tahun itu Pemkab tidak memikirkan pajak, biaya perawatan," terangnya.
"Terus kalau ada musibah diganti mobil baru, begitu juga dengan santunan kendaraan, mereka semua (vendor) yang urus," papar Sunarto.
Idealnya, lanjut pria berkacamata ini, sebanyak 50 unit mobil dinas yang akan disewa.
Namun, untuk tahap awal Pemkab Ogan Ilir menyewa 16 unit mobil dinas.
Untuk penambahan akan dilakukan pada APBD Perubahan mendatang.
Dengan diterapkannya sistem sewa, maka kepengurusan aset milik Pemkab Ogan Ilir khususnya kendaraan operasional tidak menjadi masalah lagi.
"Kalau selama ini kan kita terkadang sulit menjaga aset," tutur Sunarto.
"Kadang ada pejabat yang sudah tidak lagi menjabat, kendaraan dinas masih dikuasai mereka," terangnya.
"Kalau sistem sewa ya urusannya kepada vendor nantinya," tandasnya.
Baca Juga: Malu-maluin, Ratusan Kendaraan Dinas Pemkot Bima Nunggak Pajak, Banyak Part Dipreteli