Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dian Rubianty mengatakan, persoalan kelangkaan BBM dan antrean kendaraan di SPBU menjadi perhatian utama pihaknya.
Menindaklanjuti hal itu, 8 Desember 2022, Ombudsman Aceh melakukan berkoordinasi dengan PT Pertamina dan Pemerintah Aceh.
"Kami melakukan klarifikasi dan permintaan data pada PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Marketing Branch Aceh Banda Aceh," jelas Dian.
Dari pertemuan itu, diperoleh informasi tidak ada pengurangan kuota untuk BBM Subsidi di Aceh.
Bahkan realisasi penyaluran justru mengalami kenaikan sebesar 13 persen dari tahun 2021.
Selain itu juga tidak ada kendala pada suplai di Terminal Bahan Bakar Minyak (T BBM).
Informasi lainnya, penggunaan aplikasi MyPertamina di Aceh juga masih rendah, sehingga Pertamina melalui SPBU belum bisa melakukan pengendalian optimal terhadap penyaluran subsidi tepat sasaran untuk BBM bersubsidi.
Terkait penggunaan aplikasi MyPertamina, Dian mengungkapkan pihaknya pada Agustus 2022 lalu sudah melakukan kajian.
Hasilnya, sebagian besar masyarakat menilai kebijakan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina menyulitkan.
"Kajian Ombudsman Aceh diketahui bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh terkait penggunaan MyPertamina," terangnya.
"Ada pula anggapan adanya pembatasan BBM subsidi dengan diberlakukannya pembelian BBM melalui MyPertamina," ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh.
Oleh karena itu, Ombudsman Aceh turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan aplikasi MyPertamina.
"Normalisasi antrean dan subsidi BBM tepat sasaran butuh dukungan dari masyarakat luas dan Pemerintah Aceh," ujarnya.
Baca Juga: Puyeng Berjamaah, Solar Langka di Bandar Lampung, Sopir Truk Berburu ke Kampung