Kang Emil pun berharap hal ini bisa mendapat atensi dari pemerintah pusat untuk menyeimbangkan kebijakan ekonomi sektor otomotif dengan realita lalu lintas.
"Sehingga mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua khususnya kebijakan di pusat untuk menyeimbangkan juga antara ekonomi otomotif juga dengan realita lalu lintas," ungkapnya.
Emil menambahkan, situasi tersebut juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun moda transportasi massal.
Dalam kasus di Jabar, kata Kang Emil, urusan transportasi publik cukup pelik lantaran lintas wilayah.
"Kan selalu dihubungkan dengan transportasi publik. Saya udah sampaikan berkali-kali kami (Jabar) beda dengan Jakarta yang satu komando. Kalau di Jawa Barat, Bandung Raya, harus membuat sefrekuensi kan wali kotanya, bupatinya," katanya.
Pemprov Jabar, sambung Kang Emil, bukan tanpa upaya menyikapi masalah kemacetan.
Saat ini, baru terbentuk Badan Cekungan Bandung sebagai wadah untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah lintas wilayah termasuk transportasi massal.
"Kemudian BRT sudah dimulai yang berproses. Jadi poinnya mengatasi masalah itu kami sudah memulai belum memanen," terangnya.
"Jadi kalau ditanya masih banyak (masalah) ya masih masih banyak. Tapi bahwa apakah sudah dilakukan upaya, sudah dilakukan upaya cuman masih bertahap," tandasnya.
Baca Juga: Populasi Motor di Indonesia 126 Juta Unit, Tertinggi Bukan DKI Jakarta