OTOMOTIFNET - Gara-gara parkir, lebih dari 110 orang marah-marah pada Iskandar Abubakar. Pasalnya, mantan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan ini mengusulkan kenaikan tarif parkir di Jakarta sampai 5 kali lipat!
“Yang kita usulkan pada DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) idealnya tarif parkir di pusat kota itu naik sampai 5 kali, ya Rp 10 ribu. Waktu saya sebut itu di wawancara dengan media online, komentarnya ada 117 dan itu marah-marah semua. Karena mereka sudah bayar pajak dan sebagainya,” kata pria yang kini menjadi staf ahli Mentri Perhubungan bidang ekonomi dan kemitraan ini.
Iskandar melontarkan usulan kontroversial itu karena Jakarta sudah dianggapnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan. Karena itu, salah satu jalan keluarnya dengan larangan parkir atau kenaikan tarif.
“Kalau dilarang parkir kan mau enggak mau naik angkutan umum. Kebijakan ini banyak dilakukan di negara-negara Eropa, mereka menyediakan ruang parkir yang sangat terbatas,” lanjut pehobi otomotif dan fotografi ini.
Ia menyadari kebijakan seperti ini bakal menuai banyak kritik tajam. Tapi demi kepentingan bersama, kadang kota besar seperti Jakarta memang perlu kebijakan dan pemimpin yang berani. Apalagi untuk masalah pelik seperti macet. Sayangnya, satu hal itu untuk saat ini Iskandar sendiri masih ragu bisa terwujud.
“Saya ragu keberanian dari pemerintah daerah. Tapi bagaimanapun memang harus ada keberanian untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Untuk mengatasi problem macet seperti di Jakarta ini dibutuhkan leadership yang kuat, pemimpin yang berani mengambil keputusan dan bertindak,” bilang lulusan Transport Engineering, Imperial College of Science and Technology, London ini.
Keberanian yang dimaksud di sini tak hanya melarang warga naik kendaraan atau menaikkan tarif. Tapi juga melakukan terobosan demi kesejahteraan bersama.
“Kadang dalam menentukan kebijakan ada benturan dengan peraturan. Tapi itu menghambat tindakan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat, ya fleksibel dong. Ubah peraturannya. Jangan sampai peraturan malah jadi penghambat,” tandasnya.
Yang penting, ketika kebijakan mulai diambil adalah sosialisasi dan komitmen pada warga. “Bagaimana melakukan sosialisasi, mengambil langkah dan kita manage. Traffic kita enggak di-manage den+gan baik. Dan law enforcement-nya harus benar-benar ditegakkan,” tutup Iskandar.
Penulis/Foto: Nawita / Nawita
| Editor | : | Editor |
KOMENTAR