Otomotifnet.com - Kemacetan yang sering terjadi di jalanan DKI Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya telah membuat puluhan triliun dana menguap dari Indonesia.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono
mengatakan, ini didasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Kemacetan di Jabodetabek sudah menimbulkan banyak kerugian dan menurunkan kualitas hidup manusia dan lingkungan, oleh karena itu pemecahan masalah kemacetan butuh partisipasi semua pihak,” kata Bambang di Jakarta (21/11).
Bahkan dari data Bappenas 2017 menyebutkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja sekitar Rp 65,7 triliun rupiah/tahun.
(Baca Juga: Jalan Berbayar di DKI Jakarta Batal, Lelang Proyek Senilai Rp 40,9 Miliar Dicoret!)
Angka tersebut tentu akan berkembang lebih besar untuk lingkup Jabodetabek.
Selain itu polusi udara karena kemacetan lalu-lintas juga menyebabkan kualitas udara di langit Jakarta dan kota-kota di sekitarnya sering memburuk pada level yang membahayakan kesehatan dan menempati ranking atas terburuk di dunia.
Untuk diketahui, jalan berbayar atau dikenal Electronic Road Pricing (ERP) ditargetkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk diberlakukan mulai 2020 mendatang.
Karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir mobilitasnya akan terganggu.
(Baca Juga: Jalan Berbayar atau ERP Bakal Berlaku di Kota Bekasi, Dishub: Kita Terapkan Tahun 2020!)
Pasalnya, ERP akan dilengkapi dengan kebijakan pendukung lainnya.
Misalnya apabila ketersediaan angkutan umum massal setempat belum memadai pasti akan dilakukan kebijakan pembenahan angkutan umum baik menyangkut jumlah maupun pelayanan.
Untuk itu, ia menginginkan agar transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa segara terintegrasi.
Hal itu, katanya, untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR