Otomotifnet.com - Tarif Tol Balikpapan-Samarinda yang akan segera diterbitkan sudah ditentang oleh beberapa pihak.
Tarif yang akan dipatok dengan harga mulai Rp 1.000 per km untuk golongan 1 (umum) hingga Rp 3.000 untuk golongan V (truk di atas 4 gandar) dinilai terlalu mahal.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menilai tarif yang dipatok untuk jalan tol tersebut masih memberatkan warga.
"Ya minimal setengah harganya dulu lah. Kalau yang ditetapkan Rp 1.000 per km, untuk tahap awal Rp 500 per km," ujarnya.
(Baca Juga: Tol Semarang-Demak Mulai 2020 Kerjakan Konstruksi, Seksi II Selesai Duluan Dari Seksi I)
"Artinya, kalau yang seharusnya membayar Rp 100 ribu jadi hanya membayar Rp 50 ribu," lanjutnya.
Hasanuddin bilang jika tarif Tol Balsam setinggi itu akan memberatkan masyarakat, apalagi jika dihubungkan dengan cost penggunaan.
Ia mengatakan masih ada jalan alternatif selain tol, yakni Jalan Poros Samarinda-Balikpapan.
Jika dibandingkan, Jalan Tol Balsam menggunakan cor beton yang menurutnya lebih cepat mengikis ban.
(Baca Juga: AMMDes Laris Manis di Luar Negeri, Orang Terkaya di Afrika Borong 10 Ribu unit)
Sedangkan Jalan Poros Balikpapan-Samarinda menggunakan aspal yang membuat umur ban lebih lama.
Dengan tingginya tarif jalan tol dan pengeluaran untuk ban, maka masyarakat akan kembali menggunakan jalan tersebut dadripada jalan tol.
"Ya kalau mahal-mahal tarifnya, pengendara akan lebih milih lewat jalan lama yang aspal, Ketimbang lewat jalan tol," ujarnya.
Pendapat yang bertentangan dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Andi Harun.
(Baca Juga: Rombongan Mobil dan Bus Terjebak di Jalan Perbatasan Tengah Hutan, Terpaksa Putar Balik)
Ia beranggapan tarif Tol Balsam tersebut sudah sesuai dengan biaya operasional jalan tol.
"Kalau sekarang wajar sih, karena pasti jalan tol butuh perawatan," ujar Andi Harun kepada wartawan saat ditemui (6/1).
Meski begitu ia meminta masyarakat menahan diri karena rumusan tarif tersebut belum final.
"Kita bertahap cara berpikirnya. Hari ini jalan tol kita masih memerlukan pemeliharaan, sehingga butuh anggaran yang tidak sedikit, tapi yang paling penting kita sudah punya jalan tol," ujarnya.
(Baca Juga: Jasa Towing Panen Order di Banjir Jakarta, Biaya Naik Dua Kali Lipat!)
Lebih lanjut, ke depannya Pemprov Kaltim bersama Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PUPR) bakal duduk bersama untuk membahas besaran tarif yang ideal.
Namun di lain kesempatan, Pelaksana Tugas (Plt) Setdaprov Kalimantan Timur, HM Sabani mengungkapkan, Pemprov Kaltim tidak lagi berwenang dalam pengelolaan Tol Balsam.
"Kan sudah kita serahkan kewenangannya kepada pemerintah pusat. Jadi, kita serahkan kepada pemerintah pusat dalam mengelolanya," ujarnya Senin siang di Kantor Gubernur Kaltim.
Terkait tarif jalan tol penghubung Balikpapan dengan Samarinda ini, Sabani menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan campur tangan.
Apalagi pengelolaan Jala Tol Balsam nantinya akan dipegang oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) selaku BUMN yang bertanggung jawab.
"Jalan tol ini kan sudah kewenangan pemerintah pusat. Jadi ya terserah mereka (Kementerian PUPR) kapan, dan berapa mau ditetapkannya tarif tol tersebut," terangnya.
Artikel serupa telah tayang di Tribunkaltim.co dengan judul "Beredar Tarif Tol Balsam Rp 1000 per Km, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Minta Tarif Turun Rp 500 per Km"
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR