Polisi Pilih Tahan SIM Ketimbang STNK Saat Penilangan, Ini Sebabnya

Otomotifnet.com - SIM dan STNK sebagai syarat wajib ketika berkendara di jalan raya.

Selain itu, juga bisa sebagai jaminan untuk ditahan polisi ketika pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas.

Namun dalam praktiknya, polisi lebih memilih menahan SIM ketimbang STNK. Apa alasannya ya?

Perwira Administrasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Iptu Hermanto pun memberikan penjelasan.

Baca Juga: Polisi Enggak Bisa Dibohongi, Ngaku SIM Hilang Tapi Aslinya Mati Ketahuan, Ini Rahasianya

Tribunnews.com

Bikin SIM C atau punya motor dulu yang lebih penting, polisi kasih penjelasan.

"Jika kedua surat itu ada, tentu pihak kepolisian akan menahan SIM-nya. Kenapa? Karena di SIM ada data lengkap si pelanggar," kata Hermanto di Satpas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jl Daan Mogot, Jakarta Barat, (14/1/21).

"Tapi jika tidak ada SIM, tentu STNK yang kami tahan," sambungnya.

Lebih lanjut, Hermanto menjelaskan, penyitaan SIM atau STNK tergantung dari jenis pelanggaran.

Hermanto mengatakan, penyitaan STNK dilakukan petugas saat mendapati pelat nomor atau STNK yang sudah habis masa berlakunya.

Sementara penyitaan SIM biasa dilakukan kepada pelanggar marka atau aturan lalu lintas yang berlaku di jalan.

Selain surat-surat, unit atau kendaraan yang digunakan pengendara saat melakukan pelanggaran juga bisa disita.

Cara ini dilakukan ketika pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraannya, baik SIM atau STNK.

"Jika keduanya tidak ada, sebagai barang bukti tentu kendaraannya yang kami tahan," tegasnya.

Baca Juga: Kena Razia Tapi STNK Dan SIM Tertinggal, Orang Rumah Tak Bisa Antar Surat-surat, Ini Alasannya

Sekadar informasi, setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki dan membawa SIM sebagai bukti atas kemampuan dan legalitasnya dalam mengemudikan kendaraan tertentu.

Sanksi untuk orang yang tidak memiliki atau menunjukkan SIM saat pemeriksaan oleh petugas polisi, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yakni bisa didenda hingga Rp 1 juta.