Sirkuit Permanen: Terbengkalai Akibat Salah Urus

Editor - Jumat, 1 Oktober 2010 | 10:32 WIB

(Editor - )


Sirkuit Skyland. Pernah sukses gelar Slalom Asia

OTOMOTIFNET - Tragis! Itu kata paling tepat ditujukan kepada 2 sirkuit yang sukses dipakai ajang menggelar balap motor Pekan Olahraga Nasional (PON) ; Skyland (Musi Banyuasin, Sumsel) dan Kalan (Samarinda, Kalimantan Timur).

Jangankan Indoprix, event kejurda saja tidak digelar di sana. Salah urus dan pengelolaan yang salah, membuat mereka merana. Potret pemberdayaan sirkuit yang tidak sinergis

DITUMBUHI ILALANG

Dipuja sebagai sirkuit terbaik setelah Sentul dan sukses menggelar balap motor PON 2004, sirkuit Skyland kini nyaris terkubur tertutup ilalang. Sudah hamp

ir 1 tahun ini sirkuit yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) itu tak dipakai menggelar event. Jangan membayangkan pentas Indoprix, GP Mono atau final balap motor region II Sumatera. Untuk event sekelas klub saja tidak pernah lagi.

Padahal saat dibangun dulu untuk menggelar medali pertama di PON, sirkuit sepanjang 2,1 kilometer itu menghabiskan dana hampir Rp 30 miliar. Lokasinya yang di tengah perkebunan membuat para kontestan PON dari 33 provinsi kagum. Selain desainnya bagus, saat penyelenggaraan juga tidak ada komplain karena dari berbagai aspek disiapkan nyaris perfect.

Namun kondisi itu kini berubah 180 derajat setelah sang kreator Alex Noerdin menjadi gubernur Sumatera Selatan. Pengganti Pahri Azhari rupanya tidak tertarik dengan balap. Itu pula yang membuat Riduan Tumenggung tak habis mengerti.

"Dulu Muba itu dikenal karena sirkuit Skyland. Tak hanya PON, tapi balap sekelas gymkhana (slalom) Asia dan Indoprix digelar di Skyland. Dan semuanya, serba yang pertama. Kini kondisinya sangat memprihatinkan," ungkap pria yang ditugasi Alex kala itu mengelola sirkuit.

Di bawah Riduan, event mengalir ke Sekayu meski durasinya 3 jam dari Palembang. Bukan tanpa upaya, Riduan yang sekarang humas KONI Sumsel sudah melakukan komunikasi dengan Dinaspora hingga Bupati.

Tetapi tidak mendapat respon memadai. Pengprov IMI Sumsel setali tiga uang, tidak peduli. "Sepertinya, bergantung pada selera siapa yang di dalam. Sungguh tidak menghargai kerja keras Pak Alex," lanjut pria mantan pembalap itu.

Yang juga tidak dimengerti Riduan, dalam waktu dekat Muba akan menjadi tuan rumah porprov (pekan olahraga provinsi) yang menggelar berbagai cabang olahraga. Tetapi event yang juga dipakai seleksi PON itu tak mencantumkan balap motor.

"Memang kalau mengandalkan sponsor 100 persen susah. Apalagi di daerah. Menurut saya, perlu instrospeksi semua pihak. Tapi, kalau hanya dipakai event asal-asalan dan pasar senggol, ya mending tidak. Karena sirkuit Skyland memang dibangun buat menggelar event nasional dan internasional," tambah Riduan


Sikuit Kalan, Samarinda. Terkena longsor

EKSEBISI SEA GAMES

Sirkuit Kalan, Samarinda yang dipakai ajang PON 2008 lalu tak kalah menderita. Seusai gelaran PON itu, sirkuit eksotis dengan tikungan mendaki di kaki bukit ini juga nyaris tak terdengar gaungnya. Event besar sekelas Indoprix malah mampir ke sirkuit Binuang, Kalimantan Selatan.

Kabarnya, sirkuit sepanjang 1,2 kilometer itu dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki. "Ada bagian yang terkena longsoran di tikungan 3 yang menanjak itu, sekitar 9 meter. Juga ada beberapa ruas yang tergenang air jika terjadi hujan," ujar Rendra Rachman, ketua pengprov IMI Kalimantan Timur.

Harga sewa yang mahal juga menjadi salah satu kendala promotor menggelar event di Kalan. Saat ini, Kalan dibawah sebuah badan pengelola yang ditunjuk Pemkab Samarinda.

"Tapi, penunjukkan orangnya kurang tepat dan enggak ngerti balap. Buktinya, harga sewanya terlalu tinggi. Juga ada kerusakan tak segera diperbaiki," timpal A. Rahmat, kabid olahraga pengprov IMI Kaltim.Menurut hitungan IMI Kaltim, idealnya harga sewa per event Rp 20-22 juta.   

Helmy Sungkar, tokoh otomotif nasional menilai terbengkalainya dua sirkuit itu karena tidak diantisipasi dengan baik.

"Mestinya, sirkuit milik pemda itu memiliki yayasan yang mengelola sirkuit secara profesional. Kalau mengandalkan bupati dan pemkab agak susah, karena pekerjaannya sudah banyak. Jadi kalau ada pergantian pimpinan daerah, tak mengalami hal seperti ini," kata Helmy.