Otomotifnet.com - Pembelian kamera CCTV untuk tilang elektronik yang berada di Jakarta dipermasalahkan.
Menurut Indonesia Traffic Watch (ITW), pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metero Jaya harus menjelaskan asal-usul dananya.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan mengatakan hal itu perlu diketahui untuk mewujudkan clean goverment.
"Jadi Polri harus transparan. Jangan sampai alat yang digunakan untuk penegakan hukum diperoleh lewat cara melawan hukum," kata Edison di Jakarta, (27/11/2018).
(BACA JUGA: Jakarta Dikepung CCTV, Tilang Zaman Sekarang Modal Database)
Karena informasi yang beredar menyebutkan, dana yang digunakan untuk pembelian dan pemasangan kamera cctv itu bukan berasal dari anggaran Polri.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian dana yang digunakan berasal dari dana corporate social responsubility (CSR) sejumlah perusahaan.
"Sementera sebagian lagi tidak jelas sumbernya," ucapnya.
Ia menilai, Dirlantas Polda Metro Jaya perlu menjelaskan agar tidak memicu kecurigaan dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan konsekuensi hukum.
(BACA JUGA: Pelat Non B Enggak Kebal Tilang Elektronik, Berlaku 2019)
"Polri sebagai penegak hukum harus tertib dan transparan dalam hal menggunakan anggaran termasuk sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan," paparnya.
Diharapkan sebagai lembaga penegak hukum Polri harus bisa menjadi contoh bagi instansi lain.
Jangan sampai penerapan sistem Tilang Elektronik atau Electronik traffic Law Enforcement ( E-TLE) yang sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kecewa.
"Kalau belakangan terungkap dana yang digunakan untuk pengadaan alat penegakan hukum itu didapat dari sumber yang tidak jelas atau menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.