"Polri sebagai penegak hukum harus tertib dan transparan dalam hal menggunakan anggaran termasuk sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan," paparnya.
Diharapkan sebagai lembaga penegak hukum Polri harus bisa menjadi contoh bagi instansi lain.
Jangan sampai penerapan sistem Tilang Elektronik atau Electronik traffic Law Enforcement ( E-TLE) yang sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kecewa.
"Kalau belakangan terungkap dana yang digunakan untuk pengadaan alat penegakan hukum itu didapat dari sumber yang tidak jelas atau menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.