Fortuner, Land Cruiser dan X-Trail Pejabat Gak Berkutik, Dikerubung PM, Pakai Barang Terlarang

Ignatius Ferdian - Jumat, 6 September 2019 | 13:45 WIB

Fortuner jadi salah satu mobil yang ditilang karena menggunakan lampu rotator (Ignatius Ferdian - )

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

PM (Polisi Militer) #TNI dan #Polri lakukan penindakan terhadap pengendara yang masih nekat memasang lampu strobo dan sirine bukan peruntukannya di Jl DI Panjaitan Jaktim. #OperasiPatuhJaya2019 #StopAroganDijalan

A post shared by TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro) on

Terlihat Polisi Militer mencoba melepas lampu rotator yang merupakan barang terlarang setelah melakukan penilangan.

Melihat aturan, pemasangan lampu strobo, lampu rotator dan lampu isyarat pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 59 ayat (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

A. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(Baca Juga: Tol Cisumdawu Panjangnya 60 Km, Punya Terowongan Pertama, Diklaim Terindah di Indonesia)

B. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, Palang Merah, dan jenazah.

C. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Terhadap pelanggar tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 287 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).