Djoko mengungkapkan, apabila reformasi angkutan umum dijalankan dengan benar, akan menjadi langkah awal yang baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
Masyarakat akan semakin tertarik menggunakan transportasi umum, secara tidak langsung dapat mengatasi kemacetan lalu lintas yang sudah melanda banyak kota di Indonesia.
Terpenting, dengan adanya reformasi angkutan umum juga dapat menurunkan tingkat polusi udara, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta lebih menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
"Dengan adanya layanan transportasi umum yang humanis, dapat mengubah peradaban bertransportasi bangsa Indonesia," papar Djoko lagi.
(Baca Juga: Geger Tol Layang Jakarta-Cikampek II Bergelombang, BPTJ; Tidak Seekstrem di Foto)
Adapun program bantuan operasional transportasi umum ke daerah dengan skema pembelian layanan, sebenarnya hampir sama dengan yang diterapkan pada Trans Jakarta dan Trans Jateng.
Bedanya kalau Trans Jakarta dan Trans Jateng dibiayai APBD Provinsi masing-masing, sedangkan program buy the service menggunakan APBN.
Berbagi peran dengan daerah dalam hal menyediakan fasilitas utama, penunjang dan manajemen rekayasa lalu lintas.
"Sebelumnya kelima kota itu sudah mengoperasikan transportasi umum berupa bantuan armada bus. Trans Mebidang di Medan, Trans Musi di Palembang, Trans Yogyakarta di Yogyakarta, Batik Solo Trans di Surakarta dan Trans Sarbagita di Denpasar," ungkap Djoko.
"Cuma dalam perkembangannya tidak begitu berkembang dengan baik. Salah satu kekurangannya adalah tidak adanya pola subsidi memadai yang tepat," tutupnya.