"Tentu akan mundur semuanya. Karena skema kami harusnya sesuai. Namun adanya kendala di salah satu proses kali ini berpotensi mundur di tahap selanjutnya," sambung Galih.
Sampai saat ini, Satker PJBH Kemen PUPR belum menemukan skema lain, terkait proses konsultasi publik atau penetapan jalur tersebut.
"Belum ada skema darurat dari kami. Semua masih melakukan Work From Home (WFH) sementara konsultasi publik berkaitan dengan data lapangan," imbuhnya.