Otomotifnet.com - Proyek pembangunan tol Solo-Yogyakarta dipastikan mundur imbas virus corona (Covid-19).
Sebab pembebasan lahan yang targetnya selesai pada April mendatang terpaksa ditunda antisipasi virus Corona.
Rencana awal, setelah sosialisasi pembebasan lahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seluas 2.905 bidang selesai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harusnya belanjut konsultasi publik.
"Tahap konsultasi publik ini merupakan kesepakatan bahwa lahan warga tidak bermasalah dan warga mengizinkan lahannya bisa digunakan sebagai jalan tol," kata Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Kemen PUPR Yogyakarta-Solo, Galih Alfandi,(25/3/20).
(Baca Juga: Tol Solo-Yogya Empat Lajur, Lebar Tanah 23 Meter, Luas 5 Juta Meter Persegi)
Galih menyebut, harusnya awal April proses konsultasi publik dan penetapan trase sudah berakhir.
Namun, akibat dampak dari virus Corona, tahapan pengerjaan tersebut 'amburadul' atau sedikit terhambat.
"Akhirnya mau tidak mau harus diundur. Karena pertimbangan keselamatan akibat virus Corona," katanya.
Lebih lanjut, Dirinya mengatakan, baru enam desa yang sudah melalui tahapan konsultasi publik dan penetapan lahan.
Enam desa tersebut diantaranya, Bokoharjo, Selomartani, Tirtomartani, Tamanmartani, Tirtonadi dan Tlogoadi.
"Yang satu lagi Desa Purwomartani, data lengkapnya ada di kantor. Tapi yang pasti baru enam desa yang sudah ditetapkan, kurang delapan desa lagi. Itu untuk Jogja-Solo," tuturnya.
Awalnya, Kementerian PUPR menunda tahapan pengerjaan sampai bulan April.
Berhuhung kondisi penyebaran virus semakin masif, penundaan penetapan jalur mundur sampai waktu yang belum ditentukan.
(Baca Juga: Tol Solo-Yogyakarta Selesai Sosialisasi, Lanjut Bawen-Yogyakarta, Warga Setuju)
"Ya sampai menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, kapan kira-kira bisa berjalan kembali,"tegasnya.
Mundurnya tahapan alur pengerjaan kali ini, menurut Galih, juga berpengaruh pula terhadap deadline pengerjaan proyek.
Seharusnya, pengerjaan fisik tol sepanjang 93,14 kilometer itu targetnya dimulai akhir 2020.
Dalam kondisi saat ini, pihaknya was-was pengerjaan akan sedikit terganggu.
"Tentu akan mundur semuanya. Karena skema kami harusnya sesuai. Namun adanya kendala di salah satu proses kali ini berpotensi mundur di tahap selanjutnya," sambung Galih.
Sampai saat ini, Satker PJBH Kemen PUPR belum menemukan skema lain, terkait proses konsultasi publik atau penetapan jalur tersebut.
"Belum ada skema darurat dari kami. Semua masih melakukan Work From Home (WFH) sementara konsultasi publik berkaitan dengan data lapangan," imbuhnya.