Otomotifnet.com - Massa demo di depan kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) kesal setelah tak ditanggapi.
Pelampiasannya menggembosi ban seluruh mobil dinas, termasuk satu Toyota Kijang Innova berpelat merah, (3/2/21).
Kekesalan ini memuncak setelah Bupati Muratara, Syarif Hidayat dikabarkan pilih pergi meninggalkan pendomo dan tak menanggapinya.
"Kempeskan seluruh ban mobil, jangan ada yang keluar lagi, bupati lolos," teriak pendemo sambil menutup pagar area perkantoran.
Baca Juga: Toyota Agya Anggota Provost Parkir Sembarangan, Senjata Makan Tuan, Ban Digembosi Propam Polda
Sebelum itu, massa telah menyegel kantor Bupati Muratara dengan rantai dan gembok.
Seluruh pegawai baik PNS maupun TKS yang berada di dalam kantor bupati dipaksa keluar.
Aktivitas perkantoran Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara lumpuh.
Pendemo meyakini Bupati Muratara pergi menggunakan mobil lain agar tak diketahui pendemo.
"Dia (bupati) ada di dalam, tapi dia tidak mau menemui kami, malah lari, pemimpin seperti apa ini," kata pendemo.
Massa marah namun tidak sampai bertindak anarkis atau merusak fasilitas umum.
Massa yang mengancam akan menutup Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) pun batal setelah dibujuk polisi.
Aparat kepolisian dari Polres Muratara terus mengawal demonstrasi, namun tidak melakukan tindakan pembubaran paksa.
Baca Juga: Xpander Dibuntuti Vario, Berhenti di ATM Ban Digembosi, Perhiasan dan Rp 60 Juta Raib
Massa akhirnya membubarkan diri dan segel kantor Bupati Muratara dibuka.
"Segel sudah dibuka tadi oleh tokoh masyarakat," kata Kepala Satpol PP Muratara, Firdaus.
Koordinator aksi, Prengki Pratama menyampaikan unjuk rasa ini dalam rangka penyambutan kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Kabupaten Muratara.
"Aksi ini dalam rangka mendukung tugas BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Muratara," kata Prengki.
Massa meminta BPK menjalankan tugas secara profesional demi terwujudnya Kabupaten Muratara yang bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Massa memberikan rekomendasi berbagai persoalan yang ada di Muratara kepada BPK untuk dijadikan rujukan dalam pemeriksaan.
Massa menduga banyak tindakan Pemkab Muratara yang melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan dan terindikasi terdapat kerugian negara/daerah.