Namun, mungkin dalam pengalokasian anggarannya tidak bisa mengakomodasi semua kendaraan dinas yang ada.
"Tetap dianggarkan setiap tahunnya, memang belum bisa diakomodir secara serentak. Tapi tetap kita anggarkan untuk pejak kendaraan dinas itu," kata Nirzawan.
Lantaran tunggakan tersebut, sudah menjadi temuan BPK RI dalam audit keuangan di Pemkab.
"Ini sudah menjadi temuan BPK, jadi kita sarankan jangan main-main dengan uang negara," ungkap Nirzawan.
Terkait mobil dinas Sekda Benteng menunggak, Nirzawan mengungkapkan, dirinya tidak begitu memahami satu persatu kendaraan yang belum bayar.
Menurut Nirzawan hal tersebut suatu keanehan, sebab sudah ada anggaran untuk pembayaran kendaraannya.
"Kalau teknis rincinya saya tidak paham, tapi sudah dianggarkan, mungkin itu hanya telat saja untuk mobil sekda," ujar Nirzawan.
Baca Juga: Tanggung Risiko, Total 7,4 Juta Mobil dan Motor di Jabar Terancam Bodong