Otomotifnet.com - Jalan berbayar rencana diterapkan di Jakarta.
Tapi kebijakan ini kena sentil, karena dicurigai potensi cuma proyek cari fulus.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, aturan itu salah satu upaya cukup efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Namun, Djoko memandang sistem jalan berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak populer karena berpotensi mendapatkan pertentangan dari masyarakat.
Djoko menyebutkan, ada perbedaan mencolok dalam penerapan ERP dibandingkan strategi Pemrov DKI lainnya dalam mengatasi kemacetan, yaitu ada uang yang akan terkumpul dalam jumlah yang sangat besar.
"Akan sangat sulit bagi Pemprov DKI meyakinkan masyarakat bahwa uang yang terkumpul itu adalah dampak dari aturan, bukan tujuan," tutur Djoko, (11/1/22).
Padahal, kata Djoko, penerapan ERP ini merupakan instrumen yang lebih maju (advanced) dan efisien dalam hal mengatasi kemacetan karena tidak memerlukan banyak petugas pengawas.
Kondisi ini bertolak belakang dengan kebijakan pganjil dan genap pada tanggal tertentu.
Ganjil-genap dinilai lebih banyak memakan anggaran daerah.
"Untuk itu Pemprov DKI harus transparan. Terbuka saja, uang pendapatannya berapa, tapi harus diingat bukan targetnya. Karena (ERP) ini tidak boleh ditarget," kata dia.