Selain itu, pemerintah juga menanggung nilai aset yang terus menurun.
"Dengan sistem sewa kita bisa tinggal dapat unit yang siap jalan. Bisa memilih kendaraan juga sesuai kebutuhan OPD," sebutnya.
"Pastinya kendaraannya sudah siap jalan, tanpa harus memikirkan biaya perawatan," ujar Harris.
"Tahun ini semuanya sedang kita hitung, semoga tahun depan sudah bisa dimulai," tambah dia.
Sementara pengadaan kendaraan baru, kata Harris, sifatnya terbatas untuk kategori kendaraan ramah lingkungan.
Salah satunya berupa satu unit mobil listrik yang harus dianggarkan tahun ini.
"Mobil listrik untuk operasional kepala daerah (ketika berkunjung,-red) di Jakarta, misal harus masuk TMMI harus menggunakan mobil listrik, anggarannya sekitar Rp 900 juta," tandas Harris.
Baca Juga: Nissan Grand Livina Sampai Honda CR-V Pemprov Bangka Belitung Dilelang