Arya membeberkan, peningkatan 'konsumsi' BBM terlihat dari pengeluaran Pertalite yang awalnya hanya 250 ribu liter per hari di tahun 2022, meroket menjadi 350 ribu liter per harinya.
"Meski saya tidak mau bilang pertambahan penduduk dan lainnya karena ada instansi lain yang lebih memiliki otoritasi berbicara itu. Tapi kalau kita liat dari penyaluran, sebenarnya tidak ada peningkatan yang signifikan," ujarnya.
Untuk itu, Arya menegaskan, BBM pertalite merupakan barang penugasan dengan subsidi dan kompensasi. Sehingga memiliki kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, dirinya membeberkan, kuota untuk Pertalite telah diperhitungkan oleh Pertamina dan pemerintah daerah sejak awal tahun.
Hanya saja, beberapa permasalahan diatas tak dapat diprediksi.
"Jadi sudah ada perhitungannya. Cuman kita tidak tau apa yang terjadi di pertengahan tahun karena kuota ditentukan di awal tahun. Tapi 2 tahun terakhir, memang apa yang diusulkan dengan yang disetujui itu berbeda. Lebih di bawah," lanjutnya.
Dengan begitu, Pertamina tetap menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditentukan, sehingga, diantara 5 provinsi di Kalimantan, 'antrean panjang' Kalimantan Timur yang paling 'terlihat'.
Dengan begitu, Arya menjelaskan, baik tindak pidana, pembuatan regulasi, hingga wewenang di luar SPBU bukan otoritas Pertamina.
"Mau tidak mau, ada diskusi dengan semua instansi. Karena kalau dilihat dari suplai BBM, sepertinya Pertamina akan sulit mencari jalan keluar karena otoritasnya yang hanya sebagai perusahaan," pungkasnya.
Baca Juga: Antrean BBM Solar di Manado Makin Panjang, Gubernur Sulut Kirim Surat ke Pertamina