Hukuman Tilang Berupa Cabut Listrik dan Air Dianggap Menakut-Nakuti

Otomotifnet.com - Wakapolri, Komjen Ari Dono Sukmanto mengusulkan pencabutan listrik dan air di rumah pelanggar lalu lintas.

Usulan itu untuk menindak pelanggar lalu lintas selain berupa sanksi tilang.

Namun, usulannya ditolak keras oleh ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan.

"Dari 42 pasal pidana dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak ada satu pun sanksi berupa pencabutan aliran listrik atau air," tutur Edison di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

(BACA JUGA: Moge Tanpa Pelat Nomor Ditilang, Padahal Dari Pabrik Tak Ada Dudukannya)

Menurut dia, sanksi pidana dalam UU No. 22 tahun 2009 hanya hukuman penjara dan denda serta pencabutan izin operasional angkutan umum.

"Seharusnya Polri sebagai aparat penegak hukum memberikan contoh yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Menurut Edison, Polri adalah institusi yang melaksanakan UU, yaitu penegakan hukum.

"Polri tidak boleh menafsirkan UU apalagi hanya untuk memenuhi keinginannya," bebernya lagi.

(BACA JUGA: Kena E-Tilang, Tapi Motor Sudah Dijual dan Belum Balik Nama, Bagaimana?)

Untuk itu, dia berharap Wakapolri meralat usulan yang disampaikannya saat peluncuran program tilang elektronik atau E-TLE ( Elektronic Traffic Law Enforcement) di area car free day pada pekan lalu.

"Jangan, karena polri belum mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) lalu melontarkan usulan lucu-lucuan dan ngawur," ucapnya.

ITW menilai usulan itu dampak dari sikap tak percaya diri lantaran kondisi lalu lintas yang masih semrawut.

Selain itu, usulan Wakapolri itu juga bisa dikategorikan sebagai upaya menakut-nakuti masyarakat.

Ia menambahkan, Polri seharusnya fokus meningkatkan kualitas personelnya agar lebih kreatif dan inovatif.

(BACA JUGA: Pelat Non B Enggak Kebal Tilang Elektronik, Berlaku 2019)

Sehingga upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat efektif.

Polri, khususnya Korps Lantas, akan mendapat apresiasi dan disebut sukses apabila masyarakat sudah menjadikan tertib dan selamat berlalu lintas sebagai kebutuhan yang wajib dipatuhi.

Sehingga dengan kesadaran sendiri akan mematuhi aturan.

"Hendaknya Polri move on. Jangan berkutat pada upaya memberikan sanksi semata," ucapnya.

"Karena faktanya, operasi-operasi yang sudah dilakukan bertahun-tahun tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan kamseltubcarlantas.