BPRD Gandeng KPK, Penunggak Pajak Kendaraan Bisa 'Disandera' 6 Bulan

Otomotifnet.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bagi penunggak pajak kendaraan bakal disandera 6 bulan.

Buat pemilik kendaraan yang masih suka mengelak saat ditagih pajak, siap-siap nih!

Soalnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut merupakan usaha BPRD dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB).

(Baca Juga: Menakar Pajak Ferrari, Banyak Yang Nunggak Lantaran Lupa Atau Sengaja 'Ngemplang' Pajak?)

"Ini merupakan upaya pencegahan. Kami menggandeng KPK untuk menertibkan penunggak pajak yang tidak kooperatif dan tidak menujukkan itikad baik u tuntuk membayarnya," ujar Faisal Syafruddin, Kepala BPRD DKI Jakarta dalam acara pertemuan dengan perwakilan pemilik mobil mewah di SCBD, Jaksel (17/9).

Jika masih ditemukan wajib pajak yang bandel, maka Pemprov DKI Jakarta tidak segan-segan untuk menagihnya secara langsung.

Meski menggandeng KPK, Faisal mengatakan perilaku mengemplang pajak ini tidak dimasukkan dalam kategori korupsi.

"Si penunggak tidak akan dianggap sebagai koruptor karena dia hanya menunda pembayaran. Ada mekanisme yang namanya denda 2 persen per bulan. Apabila masih tidak mau bayar, maka akan kita lakukan law enforcement," tambahnya.