Otomotifnet.com - Karena diberikan dalam bentuk barang atau komoditas, pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai tidak tepat sasaran.
Dengan model pemberian subsidi bbm tersebut, membuat semua orang yang mampu maupun yang tidak mampu akan mudah untuk mengaksesnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.Pd mengatakan, dengan penerapan subsidi BBM seperti saat ini, maka subsidi dalam APBN akan terus membengkak.
Apalagi, penyaluran subsidi sampai saat ini tidak ada pengaturan yang jelas.
"Pemerintah harus tegas dan segera menerapkan pengaturan pembatasan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kalau pendekatannya cuma sekedar ajakan atau himbauan tidak akan mempan, karena tetap saja masyarakat akan memilih barang yang lebih murah," kata FX. Sugiyanto.
Kalau pembatasan BBM subsidi tidak segera dilakukan, lanjutnya, beban APBN akan semakin berat.
Padahal, sejauh ini anggaran untuk subsidi BBM telah mencapai Rp 500 Triliun lebih atau sekitar 18 persen dari total APBN.
"Subsidi BBM di APBN ini sudah sangat berat, bisa jadi nanti batasan defisit 4 % akan terlampaui," ujarnya.
FX Sugiyanto menambahkan, pemerintah bisa mengambil langkah dengan menaikkan harga BBM untuk meringankan beban APBN. Meski akan berpengaruh pada kenaikan inflasi, tapi bisa menjaga APBN tidak jebol.
"Kalau mau mengamankan APBN supaya tidak jebol, ya harus menaikkan harga BBM," tegasnya.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR