"Saya merasa jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi, ini berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi yang tengah membaik," tutur Nailul.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, di tengah ancaman inflasi global, pemerintah perlu mempertahnkan, bahkan menambah anggaran subsidi BBM.
Hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan relokasi anggaran belanja, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan.
Menurutnya, saat ini terdapat sejumlah proyek pembangunan yang dapat ditunda atau dikurangi anggarannya, agar dapat direalokasikan ke anggaran subsidi energi.
"Jadi ini masalah politik anggaran dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang sekarang jelas-jelas prioritasnya di seluruh dunia menghadapi inflasi," kata Bhima.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite masih dalam pembahasan di internal pemerintah.
Hingga saat ini pembahasannya masih dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Lagi dibahas (kenaikan harga Pertalite), masih di koordinasikan di Pak Airlangga (Menko Perekonomian)," ujarnya saat ditemui di Kompleks MPR-DPR RI, Jakarta (16/8/2022).
Arifin mengatakan, keputusan mengenai kenaikan harga Pertalite masih harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Ia pun berharap revisi perpres tersebut bisa rampung bulan ini.
"Kita harus ubah Perpres dulu, mudah-mudahan (bulan ini selesai), karena harus sosialisasikan dulu," ungkapnya.
Baca Juga: Dua Menteri Jokowi Koordinasi, Infonya Pertalite Naik Jadi Rp 10 Ribu Per Liter
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR