Otomotifnet.com - Mantap, semua kepala dinas, badan, dan biro Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal senyum duluan, karena dapat 'hadiah' mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai penerapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
Yang mana isinya tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, yang kini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Tahun ini sudah ditindaklanjuti pula oleh Pak Gubernur bahwa mulai tahun depan di perangkat daerah sudah harus mulai menggunakan kendaraan listrik dan alhamdulillah secara bertahap kita akan memanfaatkan bagi 26 perangkat daerah, yaitu dinas, badan, maupun biro," katanya di Bandung (18/9/2022).
Kebijakan tersebut, ujar Ai, nantinya juga akan diiringi dengan pengembangan infrastrukturnya berupa lokasi pengisian daya listrik.
Terkait hal ini Pemprov Jabar bekerja sama dengan PLN.
Rencananya, Pemprov juga akan melibatkan pihak lain untuk bisa memperbanyak infrastruktur tersebut.
"Agar masyarakat itu menjadi nyaman, menjadi tenang, ketika mereka akan berkendara di seluruh wilayah Jawa Barat," katanya.
Ia mengatakan Jabar terus berupaya menghadirkan fasilitas pengecasan baterai kendaraan listrik atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) maupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Komitmen lainnya, Pemda Provinsi Jabar sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.
Melalui Perda tersebut, Pemda Provinsi Jabar memiliki target-target terkait energi baru terbarukan (EBT) yang mencakup semua sektor seperti transportasi dan industri.
"Mudah-mudahan ini suatu pemecahan akan diinisiasi, infrastrukturnya juga akan didorong, bagaimana keamanan-kenyamanan, meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik aman dan nyaman, tidak takut habis baterai, dan lain-lain," ucapnya.
Pemda Provinsi Jabar juga akan berkolaborasi dengan PLN dan pihak lainnya, termasuk UMKM, terkait pengadaan SPKLU maupun SPBKLU.
"Jabar punya perencanaan SPKLU, kita yang meng-overway di mana saja PLN membangun dan kita kan mengisi di blank-blank spot," katanya.
Ai juga mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar telah melakukan banyak kerja sama terkait ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya, Jabar mendapat bantuan dari UNDP.
Jabar juga mendapatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, menjadi satu dari tiga provinsi akan jadi percontohan selain DKI dan Bali.
Ketiga provinsi itu akan mendapat bantuan tujuh unit SPKLU dan lima unit SPBKLU.
"Hingga saat ini di Jabar ada 1.492 pengguna kendaraan listrik. Sebanyak 1.366 kendaraan roda 4, kemudian ada 2 kendaraan roda 3, dan ada 144 roda 2, yang semuanya menggunakan listrik," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga mengajak masyarakat, khususnya para kepala daerah dan pejabat pemerintahan di Jawa Barat, untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM menjadi menggunakan kendaraan bertenaga listrik.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan ia dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah memakai kendaraan bertenaga listrik sejak dua tahun lalu sebagai kendaraan dinas.
Transisi dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik ini bertujuan mengurangi emisi karbon demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat, sekaligus menggunakan teknologi ramah lingkungan dan ramah anggaran.
"Kepada seluruh pejabat, dimohon untuk memakai kendaraan bertenaga listrik. Mohon maaf ya, seperti saya dan Pak Gubernur, sudah sejak lama sering menggunakan kendaraan yang bertenaga listrik," kata Uu melalui akun instagramnya, Minggu (18/9).
Ia mengatakan kendaraan bertenaga listrik ini sangat nyaman dipakai dan tidak bising. Selain tentunya bisa menghemat anggaran untuk membeli BBM yang harganya terus meningkat.
"Kalau Pak Gubernur bilang kendaraan bertenaga listrik adalah kendaraan masa depan," kata Uu.
Ia pun meminta kepada semua kepala daerah di Jabar untuk mulai menggunakan kendaraan bertenaga listrik.
Sehingga, BBM bersubsidi di sisi lain bisa disalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran.
"Saya minta kepada para bupati, wali kota, ataupun pejabat yang lainnya, mari kita beralih pada mobil masa depan, memakai mobil listrik. Supaya hemat BBM, hemat energi, dan intinya BBM subsidinya tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Pejabat dan Pegawai Pemprov DKI Boleh Senyum, Tahun Depan Pakai Kendaraan Listrik
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR