"Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah akan selalu hadir untuk meringankan beban rakyat," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, (19/9/22).
Lanjut, Ia menegaskan, sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM ini.
Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula, terjadi kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan.
"Pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir," terangnya.
"Baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diluncurkan Pemprov Jatim," ujar Khofifah.
Melalui program ini, setidaknya 7.921 mikrolet dan 24.192 ojek online akan menikmati kebijakan insentif.
Dengan insentif ini, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp 9,5 miliar.
Sementara itu, program pemutihan yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September ini juga akan tetap berjalan hingga 15 Desember mendatang.
Pemutihan ini meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya.
"Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak melain juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim, termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim," tandasnya.
Baca Juga: Banyak Bersyukur, Pikap dan Kendaraan Niaga Enggak Kena Pajak Progresif di Wilayah Ini
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR