Otomotifnet.com - Pemerintah bisa dituntut ganti rugi korban kecelakaan akibat jalan berlubang.
Nilainya tergantung seberapa fatal luka yang dialami oleh korban, tertinggi bisa ratusan juta.
Diketahui, penyelenggara jalan cakupannya luas, bukan hanya pemerintah daerah.
Sesuai pembagian jenis-jenis jalan meliputi jalan kabupaten/kota, milik provinsi dan ruas jalan nasional.
Hal itu telah diatur di dalam Undang-undang.
Kerusakan jalan baik tol maupun non tol dapat dilakukan perbaikan, untuk prosesnya keseluruhan dibawah tanggung jawab penyelanggara infrastruktur jalan dan jembatan.
Para penyelenggara jalan yang dimaksud terdiri atas Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, hingga para penyelenggara pemerintahan desa.
Sedangkan khusus untuk jalan Tol, kewenangan perbaikan merupakan tugas operator pengelola.
Dasar hukumnya disebutkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pada pasal 24 ayat 1 dijelaskan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Dijelaskan lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat 2, jika perbaikan jalan yang rusak belum dapat dilakukan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak.
Pemberian tanda atau rambu itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Jika tak segera memperbaiki jalan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara jalan bisa dikenakan sanksi.
Berikut ini sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sesuai Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Baca Juga: Petaka Lubang Jalan, Daihatsu Xenia Terpelanting, Hancur Lebur Renggut Tiga Nyawa
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR