Otomotifnet.com - Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu tentang permohonan Pengujian Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Utamanya soal masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digugat Arifin Purwanto, warga Madiun, Jawa Timur, (14/9/23).
Keputusan akhir soal masa berlaku SIM mesti buat semua warga Indonesia lapang dada.
Sebab dinyatakan ditolak dan tetap diperpanjang tiap 5 tahun sekali.
"Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi, saat membacakan amar Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, KTP elektronik (KTP-el) dan SIM memiliki fungsi yang berbeda sehingga masa berlakunya juga berbeda.
Menurut Enny, KTP-el adalah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki semua Warga Negara Indonesia (WNI).
Sementara SIM adalah dokumen surat izin dalam mengemudikan kendaraan bermotor, yang tidak wajib dimiliki semua WNI.
"Masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup karena dalam penggunaannya KTP-el tidak memerlukan evaluasi terhadap kompetensi pemilik KTP-el," kata dia.
"Berbeda halnya dengan SIM, dalam penggunaannya SIM sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kompetensi seseorang yang berkaitan erat dengan keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga diperlukan proses evaluasi dalam penerbitannya," jelas Enny.
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | mkri.id |
KOMENTAR