Sementara itu, anggota DPD RI Perwakilan Jateng, Abdul Kholik mengatakan kerusakan jalan akibat truk ODOL harus ditangani.
Apalagi kerugian akibat kerusakan itu mencapai Rp 20 triliun.
"Ada problem truk-truk itu ternyata banyak yang kelebihan barang muatan, itu udah jelas merusak jalan, tadi kerugiannya Rp 20 triliun per tahun. Jadi ini tentu sangat sia-sia kalau hal itu tidak ditangani," katanya.
Menurutnya kemacetan yang sering terjadi di jalur Pantura merugikan secara ekonomi dan menimbulkan berbagai masalah sosial.
"Setelah kita urai, di situ kan menumpuk jalur logistik, menjadi jalur lintasan utamanya truk-truk besar yang menimbulkan problem kemacetan itu," jelasnya.
Ia mengatakan beban distribusi logistik di jalur Pantura harus dibagi yakni baik ke jalur tol laut maupun kereta api khusus logistik.
"Satu melalui jalur kereta api yang namanya KALog itu. Jalurnya sudah siap, infrastrukturnya sudah ada, tetapi kebijakannya belum mendukung," katanya.
Selain itu tol laut jangan sampai berhenti karena dinilai bisa mengurangi beban jalur Pantura.
"Sebenarnya ini akan mengurangi beban jalur jalan tadi. Nah sayangnya tol laut ini berhenti.
Tentu kalau saja tol laut difungsikan kembali bahkan sampai Surabaya, ini juga akan mengurangi beban jalur jalan raya tadi," jelasnya.
Untuk mengupayakan hal itu, pihaknya akan mengirim surat ke pemerintah pusat termasuk agar tol laut diaktifkan kembali.
Sehingga keamanan lebih terjamin dan beban logistik di jalan pantura berkurang. "Beban penurunan (jalan) ini termasuk masalah ya.
Karena ditinggikan terus pun akan terun karena beban, sangat kompleks.
Dan sebagian bukan kewenangan provinsi karena semuanya pusat. KAI, PUPR, Pelindo vertikal, makanya kami DPD RI memfasilitasi ini, mencoba mencarikan pola kolaborasi yang bisa mengatasi masalah ini," tandasnya.
Baca Juga: Truk Tronton Maut Bawen Bolos Uji KIR Sejak 2015, Sasis Untuk Boks Diubah Jadi 6 Roda
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR