Bagaimana Mekanisme Hibah 1.000 Bus?

Terintegrasi Transjakarta

Azas Tigor Nainggolan, Dewan Transportasi Kota Jakarta menilai rencana itu malah lucu. “Nah itulah lucunya, cara ini sendiri akan menghilangkan si operator dan kepemilikannya jadi ada di perusahaan tersebut. Padahal kan hibahnya untuk si operator Kopaja dan Metro Mini,” kata Tigor.

Maka itu Tigor dan para operator menolak skema via PPD atau Ratax. “Saya melihat sebaiknya hibah melalui Transjakarta saja karena sekaligus mengintegrasi peremajaan tersebut ke dalam sistem Transjakarta. Pengintegrasian ke Transjakarta ini menjadikan revitalisasi Transjakarta dan angkutan umum reguler,” sambung Tigor yang kebetulan pemilik beberapa unit Metro Mini.

Darmaningtyas, wakil Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) justru tertawa mendengar PPD akan mengelola hibah 1000 bus. “Hehehe....PPD itu milik Pemerintah Pusat dan manajemennya buruk. Terbukti kendaraannya tidak ada yang bagus,” ungkap Tyas.
Kalau hibahnya dari Pemprov DKI kan berarti terbalik : Pemprov bantu pemerintah pusat. Padahal mestinya pemerintah pusat yang bantu Pemprov. “Sedangkan Ratax (Radio Taxi), setahuku sulit menemukan Taxi Ratak di Jakarta pada saat ini,” tambahnya.

Itu berarti juga menunjukkan tidak jelas manajemennya. Daripada memberikan hibah pada perusahaan yang terbukti buruk, mending membuat perusahaan baru saja. “Atau kalau mau hibah ya mending ke DAMRI. Paling tidak DAMRI yang ke bandara itu cukup baik,” usul pengamat dan pendidik asal Yogyakarta itu.

Kesiapan PPD

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta , Ir Udar Pristono, MSi menjelaskan, hibah 1.000 angkutan yang direncanakan Pemprov DKI sebagai bentuk sarana dalam perbaikan transportasi di Jakarta.

“Mekanismenya kan hibah, hibah itu BUMN, BUMD tidak orang perorangan, dan tidak ada perusahaan swasta. Jangan lihat hibah tapi lihat peremajaannya,” ungkap Pristono.

Atas hal itu, Pristono menjelaskan penyerahan 1.000 angkutan tersebut tidak akan langsung kepada pihak Metro Mini atau Kopaja.

“Busnya tidak diserahkan langsung ke Metro Mini atau Kopaja tapi ke BUMD, bisa lewat PPD atau Ratax,” jelasnya.
Mekanisme hibah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sarana, prasarana dan manajemen. “Pengadaan bus, itu masuk ke sarana dan menjadi tanggung jawab Pemprov, prasarana yang berupa depo bus nantinya di bawah BUMD dan tanggung jawab saya selaku Dishub harus merapikan lagi manajemen Metro Mini dan Kopaja. Sampai saat ini kan Metro Mini tidak ada manajemen yang jelas dan Kopaja itu masih pakai manajemen lama,” jelasnya.

Hingga kini, hibah 1.000 armada bus yang dicanangkan Pemprov DKI, masih menjadi prokontra di meja DPRD DKI Jakarta. Maka itu Pristono tidak dapat memberikan target kapan program tersebut akan terlaksana.

“Itu ranahnya DPRD, saya enggak tahu sudah disetujui apa belum. Kan perlu hitam di atas putih setiap putusannya,” tandasnya.

Sementara itu, Pande Putu Yasa selaku Direktur Utama PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta) menyatakan siap menyediakan prasarana berupa pool dan pemeliharaan bus. “Kami sudah dihubungi Pak Pristono, untuk menyiapkan prasarana. PPD sangat siap untuk itu, karena kami memiliki 8 pool yang tersebar di Jakarta,” ungkap Putu Yasa.

Putu Yasa yang menggantikan Murwati yang memasuki pensiun, bahkan menyampaikan memiliki pool di Ciputat yang mampu menampung 1.000 unit bus. “Lokasinya sangat luas, dan kami memiliki peralatan yang memadai,” lanjutnya.

Diakuinya, PPD memang milik Pemerintah Pusat di bawah kementerian BUMN. Maka itu pihaknya saat ini juga terus berkoordinasi dengan kementerian BUMN dan Departemen Perhubungan. “Prinsipnya kami sudah siap melaksanakan perintah hibah bus itu. Kami juga sudah melatih teknisi yang ada,” terang Putu Yasa.
 (mobil.otomotifnet.com)