“Saya tahu ini kebijakan tidak populis dan radikal, tapi harus diambil. Dengan konsep pemberlakuan ganjil genap ini akan mampu mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta 30-40 persen. Saya siap pasang badan terhadap segala risiko dan kontroversi yang muncul di masyarakat,” ujar Jokowi.
Jokowi langsung begerak cepat. Melalui Kadishub Ir Udar Pristono meminta agar segera melakukan revitalisasi angkutan massal, terutama busway, Kopaja dan Metromini. Sebab ketika pemberlakuan ganjil genap, ketersediaan angkutan massal harus ditambah untuk menampung penumpang dari pemilik kendaraan pribadi.
Dikatakan Pristono, sistem sudah dipakai di beberapa negara. Di Bogota (Kolombia). “Mereka bahkan sudah berhasil menerapkan pembatasan kendaraan pembatasan ganjil genap dengan 4 angka dalam sehari. Hal ini lebih rumit dan belum akan diterapkan di sini,” ujar Pristono.
AKBP Wahyono, Wadirlantas Polda Metro Jaya (PMJ) mengatakan kebijakan ini akan diambil karena dianggap mudah untuk dipahami.
Di sisi lain, PMJ lebih suka kalau ganjil genap itu untuk kendaraan roda empat dulu. Tapi tidak untuk roda dua, “Harus tahap demi tahap. Kalau langsung termasuk sepeda motor, justru akan menimbulkan resistensi dan dikhawatirkan menghambat kebijakan itu sendiri,’ ujar Wahyono.
Namun Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI, mengatakan jangan menganak emaskan sepeda motor. “Lagi pula, dengan ketentuan uang muka 20-30 persen itu tandanya motor sebagai salah satu penyebab kemacetan,” ujar Tulus yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta ini.
Dharmaningtyas, pengamat menambahkan, diperlukan keberanian untuk melakukan pembatasan di semua lini. “Biar hasilnya maksimal, kami setuju penerapan pada mobil dan motor, bukan hanya mobil,” tegas Tyas. (mobil.otomotifnet.com)